FBR: Dewas Jabodetabekpunjur Harus Menyertakan Tokoh Betawi

SUARAKAUMBETAWI.COM Jakarta,- Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim menanggapi draft RUU tentang Kekhususan Jakarta yang merupakan revisi UU No. 29 Tahun 2009, di mana diatur mengenai keberadaan Dewan Kawasan (Dewas) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Menurutnya, Dalam Permendagri No. 5 Tahun 2007 secara tidak langsung mengingatkan kepada pemerintah agar melibatkan lembaga adat dalam merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, KH. Lutfi Hakim, yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta mengatakan bahwa sudah seharusnya Tokoh Betawi mendapatkan posisi strategis pada Dewas Jabodetabekpunjur. Harapannya, paradigma Dewas Jabodetabekpunjur dalam membantu penanganan masalah di Jakarta dan sekitarnya tidak bersifat fisik, tetapi dikuatkan dengan nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan nantinya memiliki fondasi yang kuat dan mengakar.

“Paradigma pembangunan ini yang belum nyata terasa di masyarakat dan Jakarta harus memulainya, sehingga ada pengakuan atas Betawi dari negara. Ini tidak bisa ditawar dan dinegosiasikan, sebab ini adalah keniscayaan,” pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut. "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Ketua Umum FBR Imbau Warga Jaga Kondusifitas Jakarta di Tengah Aksi Demo

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta – Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim, mengimbau masyarakat Betawi, khususnya anggota FBR, untuk menjaga kondusifitas Jakarta menyusul aksi unjuk rasa yang belakangan menyerukan pembubaran DPR. Menurut KH Lutfi, perbedaan pendapat politik adalah hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi, namun jangan sampai menimbulkan kerusuhan yang merugikan masyarakat luas. Ia menegaskan, Jakarta sebagai Ibu Kota harus tetap aman dan damai. “Kami minta seluruh masyarakat Betawi, terutama anggota FBR, untuk tidak mudah terprovokasi. Jakarta ini rumah kita bersama, jangan dirusak hanya karena perbedaan pandangan. Tugas kita menjaga keamanan, bukan menambah keributan,” ujar KH Lutfi Hakim dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Selain itu, FBR juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum agar tidak menjadi korban aksi unjuk rasa. Kerusakan fasilitas, kata KH Lutfi, justru akan membebani masyarakat sendiri. “Aspirasi sila...

Fraksi PKB Jakarta dan Kaukus Muda Betawi Bahas Revisi Perda Budaya Betawi

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Upaya Kaukus Muda Betawi (KMB) dalam mendorong revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi mendapat angin segar. Usni, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat dukungan bahkan Fraksi PKB Jakarta dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB akan membersamai Kaukus Muda Betawi, M. Fuadi Luthfi selaku Ketua Fraksi PKB DKI Jakarta, akan menginisiasi pembahasan revisi perda tersebut saat audiensi di Gedung DPRD DKI Jakarta (7/8/2025). “Alhamdulillah, kami telah menyampaikan rancangan usulan untuk revisi perda dan mendapat respon positif dari Ketua Fraksi PKB, M. Fuadi Luthfi, sekretaris Fraksi Yusuf, S.I.Kom, Bapak Heri Kuswanto Anggota Fraksi PKB dan Bapak Sutikno. M. Fuadi Luthfi, menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses inisiasi revisi perda ini di DPRD,” dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Menurut Usni, revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 menjadi krusial karena sejumlah alasan mendasar. Salah satunya adalah ...

Upacara Bendera Ala Jawara Bekasi Hanya Satu - satunya di Dunia & Menjadi Kebanggaan Masyarakat Bekasi

Suarakaumbetawi.com Tambun - Bekasi - Upacara bendera biasa dilakukan dengan cara yang sangat formal oleh sebagian masyarakat Indonesia khususnya menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi berbeda dengan upacara bendera dilakukan oleh komunitas masyarakat penggiat silaturahmi seni budaya tradisional di Bekasi sejak tahun 2013 yaitu upacara bendera ala jawara Bekasi. Dimana upacara bendera ala jawara bekasi mengusung konsep unik, yakni petugas pengibar bendera adalah pesilat dan setiap gerakan dalam upacara bendera di sisipi dengan seni jurus pencak silat. Kurnia Waluya tokoh aktivis penggiat sejarah dan budaya Bekasi beserta Rahmat Malik S. Sos - Ketua IPSI Kota Bekasi, Drahim Sada - Ketua Pangsi Bekasi & Sekjen Dewan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, Nasrio Macho - Ketua Silaturahmi Bekasi Raya & Mardani Sumur Tujuh - Ketua Gerakan Moral Silaturahmi Pelestari Silat Budaya Betawi Bekasi saat ditemui awak media dari perwakilan Forum Wartawa...

Cari Blog Ini