(Editorial Suara Kaum Betawi) SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, - Jakarta kembali gaduh oleh tawuran pelajar. Kekerasan demi kekerasan seperti tak kunjung usai, dan kita seolah kehabisan kata selain: “kenakalan remaja.” Padahal, ini bukan semata urusan anak-anak yang salah pergaulan. Ini tentang ruang yang hilang dan ketimpangan yang dipelihara. Baru-baru ini, ribuan pelamar—mayoritas lulusan D3 dan sarjana—berdesakan mendaftar sebagai petugas PPSU. Pekerjaan lapangan dengan upah pas-pasan menjadi rebutan. Pemandangan ini bukan hanya menyedihkan, tetapi juga menyentil nurani: negara gagal menyediakan ruang layak bagi tenaga terdidik. Dalam frustrasi itulah, kekerasan sosial tumbuh perlahan, dalam diam. Sementara itu, ormas kerap dijadikan kambing hitam. Pemerintah pusat dengan tegas menyebut beberapa ormas sebagai sumber keresahan. Tapi ironi terjadi ketika ormas-ormas yang dikritik justru tetap dilegalkan dan dibina. Negara seolah menepuk air di dulang, lalu terpercik muka ...
SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...