Langsung ke konten utama

PWNU Jakarta Ingatkan Negara Tak Ambil Alih Dana Umat Lewat LPDU

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, mengkritisi rencana Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang ditargetkan menghimpun dana hingga Rp1.000 triliun per tahun.

KH Lutfi Hakim mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945.

“Negara tetap memiliki kewajiban utama memelihara fakir miskin. Jangan sampai dana umat dijadikan substitusi atas tanggung jawab tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin 6 April 2026.

Ia menegaskan bahwa dana umat seperti zakat, infak, dan wakaf merupakan instrumen keagamaan yang selama ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat berbasis kepercayaan.

“Pengelolaannya harus dijaga tetap amanah dan dekat dengan masyarakat, bukan ditarik ke dalam struktur birokrasi yang berpotensi memperpanjang rantai distribusi,” katanya.

Menurutnya, pendekatan yang menjadikan dana umat sebagai objek optimalisasi negara berisiko menimbulkan ketergantungan baru sekaligus memperlebar ruang birokrasi.

Wakil Ketua MUI DKI Jakarta ini, juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan dana umat tidak justru membebani sistem dengan struktur baru yang tidak efisien.

Selain itu, KH Lutfi Hakim mengingatkan agar orientasi kebijakan tetap berpihak pada masyarakat kecil.

“Fokus utama harus pada efektivitas penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan pada pembangunan simbolik,” ujarnya.

Menurutnya, ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan organisasi keagamaan serta memastikan pengelolaan dana umat tetap berbasis partisipasi masyarakat.

“Negara harus hadir sebagai penguat, bukan mengambil alih peran yang sudah berjalan di tengah masyarakat,” tandasnya.

Kementerian Agama sebelumnya mewacanakan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi dana keagamaan masyarakat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut potensi dana umat sebagai “raksasa tidur” yang dapat dihimpun hingga mencapai Rp1.000 triliun per tahun dan dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan.

LPDU direncanakan akan mengelola berbagai sumber dana keagamaan, tidak hanya zakat, tetapi juga infak, sedekah, wakaf, fidyah, kifarat, hingga dana keagamaan lainnya lintas agama.

Dalam pelaksanaannya, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan perwakilan berbagai agama di Indonesia, termasuk Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan gedung pusat LPDU setinggi 40 lantai di kawasan pusat Jakarta sebagai kantor pengelolaan dana umat secara terintegrasi. ***

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 25 TAHUN FBR: DARI STIGMA "NORAK" MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Dua puluh lima tahun bukan sekadar angka statistik bagi Forum Betawi Rempug (FBR). Ia adalah saksi bisu metamorfosis sebuah entitas yang lahir dari rahim keresahan identitas di jantung ibu kota. Dari sebuah organisasi massa yang kerap dipandang sebelah mata, kini FBR berdiri sebagai pilar kebudayaan yang melintasi batas administratif Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi dalam satu barisan kerempugan yang kian dewasa. Di tengah tren ormas yang gemar bersolek dengan gaya paramiliter atau menampilkan wajah represif, FBR konsisten menempuh jalan sunyi, jalur kebudayaan. Keluguan, kelugasan, dan kesederhanaan khas Betawi yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru kini menjadi antitesis bagi organisasi lain yang kaku. Gaya inilah yang menjaga FBR tetap membumi, lebih dekat dengan napas rakyat kecil ketimbang dengan koridor kekuasaan. ** Refleksi dan Transformasi ** Kita tak boleh menutup mata pada sejarah. Perjalanan FBR memang tak se...

Pengukuhan MUI Pusat Berlangsung Khidmat, FBR Ikut Berpartisipasi dalam Pengamanan

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA - Forum Betawi Rempug (FBR) turut berpartisipasi dalam pengamanan pengukuhan dan perkenalan (ta’aruf) Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu pagi. Acara tersebut mengangkat tema “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa.” Acara ini turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar. Presiden Prabowo tampak langsung menghampiri jajaran pimpinan MUI dan menyalami mereka satu per satu usai prosesi pengukuhan. Di barisan depan, bersama para pimpinan MUI, turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah menteri kabinet, tokoh nasional, pimpinan ormas Islam, serta tamu undangan lainnya. Ketua Umum FBR KH Lutfi Hakim mengatakan, keterlibatan FBR dalam pengamanan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi dalam menjaga ketertiban dan menghormati peran ulama sebagai penjaga moral bangsa. “FBR hadir untuk membantu pe...

Halal Bihalal Lapangan Banteng: Membangun Kebersamaan di Hari Lebaran

Oleh : KH Lutfi Hakim SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Salam rempug. Pemprov DKI Jakarta berencana mengadakan acara Halal Bihalal di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/4/2026) mendatang. Acara ini merupakan bagian dari perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antarwarga Jakarta lewat seni, tradisi, dan cita rasa. Pilihan Lapangan Banteng sebagai lokasi acara sangat tepat karena memiliki sejarah yang panjang dan penuh makna. Pada masa kolonial Belanda, lapangan tersebut dikenal sebagai _Waterlooplein_ (Lapangan Waterloo) yang dibangun Gubernur Jenderal Daendels pada awal abad ke-19 untuk memperingati kemenangan Belanda atas Napoleon di Waterloo pada 1815.  Pada 1828, Belanda mendirikan tugu patung singa di tengahnya sebagai simbol kemenangan tersebut, sehingga tempat itu populer disebut Lapangan Singa. Pada masa kemerdekaan, Presiden Soekarno mengubah namanya menjadi Lapangan Banteng. Ikon utamanya kini adalah M...