Langsung ke konten utama

Quo Vadis Pergub LAM Betawi: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Pram-Doel

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, kota yang lahir dari pertemuan budaya, tampak tenang di permukaan. Tapi di balik itu, ada potensi riak kecil yang bisa menjadi ancaman besar bagi kesatuan budaya Betawi. Peraturan Gubernur (PERGUB) Lembaga Adat Masyarakat Betawi yang menjadi payung hukum pelestarian budaya belum juga terbit. Pergub ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi jawaban strategis untuk menutup celah konflik lintas generasi, menegaskan legitimasi lembaga adat, dan menjaga akulturasi budaya agar tetap hidup di tengah dinamika Jakarta modern.

Gubernur Pramono Anung pernah menegaskan bahwa menyatukan komunitas Betawi yang beragam bukan perkara mudah. Setiap kelompok memiliki sejarah, tradisi, dan aspirasi yang berbeda. Penyusunan pergub bukan sekadar urusan administratif, tapi soal legitimasi budaya dan politik yang harus diterima seluruh pihak agar tidak ada yang merasa tersingkir.

Masalah makin kompleks ketika muncul klaim bahwa kongres Majelis Kaum Betawi-lah yang seharusnya menentukan terbentuknya lembaga adat. Majelis Kaum Betawi, resmi berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum RI Tahun 2025, tetap harus mengikuti UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kesbangpol DKI Jakarta. Namun jika kongres mereka dianggap sebagai penentu sahnya lembaga adat, ini seperti menempatkan “penumpang gelap di tikungan.” 

Logika semacam itu membuka celah konfrontasi lintas generasi, memungkinkan munculnya MKB satu, dua, bahkan tiga dari setiap klan Betawi, dan berpotensi memecah kesatuan budaya yang seharusnya terjaga.

Di permukaan, riak-riak kecil yang merasa besar bisa muncul. Mereka yang sebelumnya diam akan terdorong menuntut representasi, memunculkan konflik publik yang panjang. Betawi bukan hanya soal seniman atau ormas; ia memiliki seluruh perangkat masyarakat: ulama, seniman, pengusaha, hingga elit legislatif dan eksekutif Betawi punya. Pertanyaannya adalah apakah kita rela melihat konflik ini muncul lagi dari generasi mendatang, sementara para pendahulu sudah meninggalkan lebih dahulu.

Di lain sisi, satu tahun kepemimpinan Pram-Doel menjadi momen tepat untuk mengangkat budaya Betawi. Saat Imlek, nyorok, hingga Munggahan datang bersamaan, tercipta bingkai kegembiraan budaya yang bisa menjadi pintu gerbang depolarisasi yang sudah diakui para pemerhati, bahwasanya era kepemimpinan Pram-Doel berhasil membawa depolarisasi dan stabilitas politik. Terlebih, komunikasi yang terjaga antara eksekutif dan legislatif pada era ini, menjadi momentum untuk menjadikan Betawi sebagai role model serta poros kebetawian di sejumlah kota penyangga Jakarta.

Di sinilah LAM Betawi hadir sebagai jawaban strategis. Digagas oleh KH. Lutfi Hakim dan Kaukus Muda Betawinya, lembaga ini bukan sekadar simbol. Ia menjadi instrumen untuk menyelaraskan pembangunan Jakarta dengan nilai-nilai adat, menjadi jembatan antara pemerintah dan komunitas lokal, menjaga keseimbangan sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengantisipasi fragmentasi akibat kongres eksklusif yang bisa memunculkan lembaga adat partisan.

Dengan LAM Betawi, akulturasi budaya Betawi tetap diakui secara resmi, tanpa harus bergantung pada kongres yang bisa menimbulkan eksklusivitas dan konflik yang bisa kita contoh dari beberapa daerah lain yang telah lebih dulu menetapkan regulasi serupa. Sebut saja, Jawa Barat melalui Pergub No. 43 Tahun 2018, Bali melalui Pergub No. 4 Tahun 2019, dan Sulawesi Selatan dengan Pergub No. 22 Tahun 2018, telah mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan lembaga adat. Jakarta bisa belajar dari pengalaman itu, memastikan bahwa setiap lembaga adat memiliki legitimasi hukum dan representasi yang jelas.

MKB dan LAM Betawi dapat berjalan berdampingan. MKB bisa menempatkan wakilnya dalam kepengurusan LAM Betawi, sehingga semua pihak merasa terwakili, tanpa harus memaksakan satu kongres tertentu sebagai penentu. Pergub LAM Betawi bukan sekadar instrumen hukum; ia adalah jawaban untuk menutup celah konflik yang bisa muncul di masa depan. 

Jika Betawi gagal bersatu sekarang, riak-riak kecil dan klaim eksklusif generasi mendatang bisa mengoyak kesatuan budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Kesatuan bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan bagi keberlanjutan tradisi dan legitimasi budaya Betawi di tengah Jakarta modern yang harus disuguhkan utuh seperti ikan bandeng dari kepala hingga buntut, bukan malah menjadi ikan cere.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 25 TAHUN FBR: DARI STIGMA "NORAK" MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Dua puluh lima tahun bukan sekadar angka statistik bagi Forum Betawi Rempug (FBR). Ia adalah saksi bisu metamorfosis sebuah entitas yang lahir dari rahim keresahan identitas di jantung ibu kota. Dari sebuah organisasi massa yang kerap dipandang sebelah mata, kini FBR berdiri sebagai pilar kebudayaan yang melintasi batas administratif Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi dalam satu barisan kerempugan yang kian dewasa. Di tengah tren ormas yang gemar bersolek dengan gaya paramiliter atau menampilkan wajah represif, FBR konsisten menempuh jalan sunyi, jalur kebudayaan. Keluguan, kelugasan, dan kesederhanaan khas Betawi yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru kini menjadi antitesis bagi organisasi lain yang kaku. Gaya inilah yang menjaga FBR tetap membumi, lebih dekat dengan napas rakyat kecil ketimbang dengan koridor kekuasaan. ** Refleksi dan Transformasi ** Kita tak boleh menutup mata pada sejarah. Perjalanan FBR memang tak se...

Pengukuhan MUI Pusat Berlangsung Khidmat, FBR Ikut Berpartisipasi dalam Pengamanan

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA - Forum Betawi Rempug (FBR) turut berpartisipasi dalam pengamanan pengukuhan dan perkenalan (ta’aruf) Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu pagi. Acara tersebut mengangkat tema “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa.” Acara ini turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar. Presiden Prabowo tampak langsung menghampiri jajaran pimpinan MUI dan menyalami mereka satu per satu usai prosesi pengukuhan. Di barisan depan, bersama para pimpinan MUI, turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah menteri kabinet, tokoh nasional, pimpinan ormas Islam, serta tamu undangan lainnya. Ketua Umum FBR KH Lutfi Hakim mengatakan, keterlibatan FBR dalam pengamanan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi dalam menjaga ketertiban dan menghormati peran ulama sebagai penjaga moral bangsa. “FBR hadir untuk membantu pe...

Halal Bihalal Lapangan Banteng: Membangun Kebersamaan di Hari Lebaran

Oleh : KH Lutfi Hakim SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Salam rempug. Pemprov DKI Jakarta berencana mengadakan acara Halal Bihalal di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/4/2026) mendatang. Acara ini merupakan bagian dari perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antarwarga Jakarta lewat seni, tradisi, dan cita rasa. Pilihan Lapangan Banteng sebagai lokasi acara sangat tepat karena memiliki sejarah yang panjang dan penuh makna. Pada masa kolonial Belanda, lapangan tersebut dikenal sebagai _Waterlooplein_ (Lapangan Waterloo) yang dibangun Gubernur Jenderal Daendels pada awal abad ke-19 untuk memperingati kemenangan Belanda atas Napoleon di Waterloo pada 1815.  Pada 1828, Belanda mendirikan tugu patung singa di tengahnya sebagai simbol kemenangan tersebut, sehingga tempat itu populer disebut Lapangan Singa. Pada masa kemerdekaan, Presiden Soekarno mengubah namanya menjadi Lapangan Banteng. Ikon utamanya kini adalah M...