Langsung ke konten utama

PWNU Jakarta: Kami Siap Jadi Tuan Rumah MLB NU

PWNU DKI Jakarta Gerah, Desak Mandat Rais Aam Dicabut dan Dorong MLB

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta akhirnya angkat bicara terkait konflik berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PWNU menilai dua kubu yang bertikai hanya menjadikan Jakarta sebagai arena konflik dan membuat kegaduhan yang dapat mengganggu situasi kamtibmas di dalamnya.

Wakil Ketua NU DKI Jakarta, dan sekaligus tokoh Betawi, KH Lutfi Hakim, menyampaikan bahwa PWNU DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta merasa terusik karena konflik elite PBNU berlangsung berlarut-larut dan berpusat di Jakarta. Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya merusak marwah organisasi, tetapi juga mengabaikan mekanisme dan kearifan struktural dan kultural NU.

“Jakarta seolah hanya dijadikan panggung konflik. Dari mulai pemecatan Ketua Umum sampai penunjukan Penjabat Ketua Umum bertempat di Jakarta.” kata Lutfi Hakim melalui keterangan resminya, Selasa, (16/12/2025).

PWNU DKI Jakarta memetakan konflik PBNU ke dalam dua kelompok besar. Pertama, Kelompok Sultan, yakni barisan pengurus yang berada di belakang KH Miftachul Akhyar. Sebutan “Sultan” merujuk pada pelaksanaan Rapat Pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU, yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

Kedua, Kelompok Kramat, yaitu kelompok yang berada di belakang Ketua Umum PBNU sekaligus Mandataris Muktamar ke-34 NU, KH Yahya Cholil Staquf. Penamaan “Kramat” muncul karena rapat yang digelar kelompok ini berlangsung di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta—yang semula disebut sebagai Rapat Pleno namun kemudian diklaim sebagai Rapat Koordinasi Penanganan Bencana NU.

PWNU DKI Jakarta menilai konflik tersebut semakin berkepanjangan karena mengabaikan keberadaan Musytasyar dan Masyaikh yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan jamaah dan jam’iyyah NU. 

Atas dasar itu, PWNU DKI Jakarta secara tegas mendesak Tim AHWA Muktamar ke-34 NU di Lampung mencabut mandat Rais Aam atas diri KH. Miftahul Akhyar dan sekaligus juga mendorong agar segera digelar Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai jalan konstitusional untuk mengakhiri polemik.

Tak hanya mendesak, PWNU DKI Jakarta bahkan menyatakan kesiapan Jakarta menjadi tuan rumah MLB, jika hal tersebut disepakati oleh struktur NU secara nasional.

“MLB adalah jalan keluar yang paling bermartabat agar NU kembali pada khittah, pada musyawarah, dan pada penghormatan terhadap ulama, Jakarta siap jadi tuan rumah MLB,” tegas Lutfi.

Sikap PWNU DKI Jakarta ini menandai meningkatnya tekanan dari daerah terhadap elite PBNU agar konflik internal segera disudahi secara terbuka, sah, dan sesuai dengan tradisi organisasi Nahdlatul Ulama.
Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...
1 komentar
Read more »

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...
1 komentar
Read more »

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...
1 komentar
Read more »