Langsung ke konten utama

Biaya Pendaftaran Mubes VIII Bamus Betawi Bukan Money Politic

Suarakaumbetawi.com Jakarta, - Gelaran Musyawarah Besar (Mubes) ke-8 Badan Musyawarah (Bamus) Betawi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur mendapat sorotan banyak tokoh Betawi. Pasalnya, panitia Mubes tersebut mensyaratkan bakal calon ketua umumnya di samping adanya dukungan 30 persen ormas pendukung, juga wajib membayar infak pendaftaran sebesar 100 juta rupiah.

Menurut Kyai Lutfi Hakim, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), biaya pendaftan itu bukan money politic, tapi bentuk keseriusan bakal calon untuk ikut kontestasi dalam memajukan suatu organisasi.

Diketahui bahwa perhelatan Mubes merupakan momen penting untuk menentukan langkah dan arah kebijakan Bamus Betawi ke depan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama pasca Jakarta bukan lagi ibukota negara. Oleh karena itu, lanjut Kyai Lutfi, dibutuhkan sosok ketua umum yang ikhlas, peduli, berkomitmen menghidupkan Bamus, bukan mencari hidup di Bamus dan berani mengambil sikap tegas demi kemajuan Betawi. 

“Saya ucapkan selamat dan sukses melaksanakan Mubes VIII Bamus Betawi, semoga makin memantap jati diri KeBetawian dan meningkatkan kinerjanya serta menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk kaum Betawi dan Bangsa,” pungkasnya.(Red) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...

Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Difasilitasi Mobil Mewah Pakai Dana Umat

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Kyai Lutfi Hakim turut angkat bicara terkait komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta diguyur Innova Zenix. “Seharusnya, dana atau cuan pembelian 5 unit Innova Zenix itu dikembalikan ke umat. Karena itu bersumber dari dana umat Islam,” ujar Kyai Lutfi Hakim yang merupakan Imam Besar FBR ini, Kamis (17/7/2025). Dijelaskannya, tidak ada aturan ataupun hak bagi para Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta untuk mempergunakan dana umat untuk mendapatkan fasiltas wah, apalagi kepentingan pribadi. “Mestinya dibelikan untuk yang bermanfaat bagi umat, misalnya membeli ambulance, membiayai fasilitas kesehatan atau pendidikan dan lain - lain, tidak untuk fasilitas komisioner,” tegasnya. Dikabarkan, lima komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sedang dilanda isu tidak sedap, yakni dugaan skandal gratifikasi berupa lima unit Toyota Innova Zenix. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat publik, tokoh, aktivis dan penggiat Ibu Ko...