Langsung ke konten utama

Halal Bihalal Lapangan Banteng: Membangun Kebersamaan di Hari Lebaran

Oleh : KH Lutfi Hakim

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Salam rempug. Pemprov DKI Jakarta berencana mengadakan acara Halal Bihalal di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/4/2026) mendatang. Acara ini merupakan bagian dari perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antarwarga Jakarta lewat seni, tradisi, dan cita rasa.

Pilihan Lapangan Banteng sebagai lokasi acara sangat tepat karena memiliki sejarah yang panjang dan penuh makna. Pada masa kolonial Belanda, lapangan tersebut dikenal sebagai _Waterlooplein_ (Lapangan Waterloo) yang dibangun Gubernur Jenderal Daendels pada awal abad ke-19 untuk memperingati kemenangan Belanda atas Napoleon di Waterloo pada 1815. 

Pada 1828, Belanda mendirikan tugu patung singa di tengahnya sebagai simbol kemenangan tersebut, sehingga tempat itu populer disebut Lapangan Singa.

Pada masa kemerdekaan, Presiden Soekarno mengubah namanya menjadi Lapangan Banteng. Ikon utamanya kini adalah Monumen Pembebasan Irian Barat yang diresmikan pada tahun 1963.

Lapangan ini telah menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, acara Halal Bihalal tersebut seolah menegaskan makna Lebaran sebagai wadah persatuan dalam keberagaman, mencerminkan semangat Jakarta sebagai rumah bagi semua etnis, agama, dan golongan—tanpa mengesampingkan masyarakat Betawi sebagai penduduk inti yang menjadi saksi dan fasilitator gerakan kebangsaan sejak 117 tahun silam.

Dalam konteks kekinian, acara Halal Bihalal ini dapat menjadi ruang silaturahmi akbar, panggung kebanggaan, sekaligus cermin semangat untuk terus bersuara lewat nada-nada harmoni—layaknya musik tanjidor yang ceria namun terstruktur, menghadirkan irama kesatuan di tengah keragaman. Nasionalisme yang sehat bukan tentang keseragaman, melainkan tentang kesediaan yang penuh kesadaran untuk hidup berdampingan dalam perbedaan.

Dengan diprakarsai Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, warga Jakarta dapat bersilaturahmi dengan pemimpinnya untuk saling memaafkan dan menguatkan, sehingga menumbuhkan semangat persaudaraan dan kebersamaan serta menyampaikan pesan bahwa perjalanan besar tak pernah bisa ditempuh sendirian.

Dalam menghadapi tantangan menjadi kota global, perubahan akan datang dari segala penjuru: ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial, dan budaya. Kompetisi akan semakin tajam, standar akan semakin tinggi, dan dunia hanya akan menghormati mereka yang kokoh berakar tetapi lentur menari bersama zaman.

Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa acara Halal Bihalal di Lapangan Banteng ini sejatinya adalah “Lebaran Betawi”, tanpa harus secara eksplisit menyebutnya dalam nomenklatur yang definitif. Ketika Gubernur Pramono Anung menegaskan budaya Betawi sebagai budaya inti kota Jakarta, maka budaya Betawi telah menjadi identitas kolektif warga Jakarta yang plural.

Budaya Betawi sebagai identitas kota Jakarta dapat menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan dan harmoni. Semangat inklusivitas yang terkandung di dalamnya dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat hubungan antarwarga serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan toleransi.

Saatnya masyarakat Jakarta bersatu dalam bingkai kolektif, menguatkan solidaritas, menciptakan inovasi, dan mendeklarasikan Jakarta sebagai kota yang berakar, berkarakter, dan bermartabat. Di kota yang penuh keberagaman ini, kita perlu belajar saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta menjaga kekayaan budaya yang ada.

Tabik.
Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...
1 komentar
Read more »

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...
1 komentar
Read more »

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...
1 komentar
Read more »