Langsung ke konten utama

PWNU Jakarta: Perdetik Marwah NU Dikorosi oleh Konflik Elitnya

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Ahad (21/12/2025), tak sekadar menjadi ruang temu para Mustasyar dan Masyaikh (kiai sepuh) Nahdlatul Ulama. Pesantren ini menjelma simpul harapan sekaligus ujian bagi masa depan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tengah dilanda konflik internal berkepanjangan.

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menilai konflik di tubuh PBNU telah memasuki tahap mengkhawatirkan. Jakarta, kata dia, menjadi episentrum pertarungan internal tersebut. Dampaknya bukan hanya mengganggu tata kelola organisasi, tetapi juga berpotensi mengancam kondusivitas sosial Ibu Kota pasca kerusuhan akhir Agustus lalu.

“Konflik ini harus segera disudahi. Jakarta harus tetap kondusif. Jika konflik terus dibiarkan, ia akan menjadi beban sosial dan moral,” ujar KH Lutfi Hakim dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Lutfi, seluruh ikhtiar islah terutama yang digagas para Mustasyar dan Masyaikh harus didukung tanpa syarat. Ia menegaskan, pertemuan di Lirboyo bukan forum biasa. Di sana berkumpul para penjaga marwah NU, tokoh-tokoh yang selama ini berdiri di balik layar sejarah jam’iyyah, memastikan NU tetap utuh, waras, dan berkontribusi bagi bangsa serta negara.

Lutfi optimistis keputusan terbaik akan lahir dari forum tersebut. 

“Para Mustasyar, Masyaikh, serta pengurus PWNU dan PCNU yang hadir memikul tanggung jawab sejarah untuk mengembalikan PBNU ke jalan islah,” katanya.

Lebih lanjut Ia menekankan faktor waktu sebagai hal krusial. Setiap detik konflik yang dibiarkan, menurutnya, sama dengan menggerus kredibilitas moral NU—warisan panjang yang dirintis para muassis sejak 1926. 

“NU bukan sekadar organisasi. Ia adalah etika sosial, rujukan moral, dan penyangga kebangsaan,” tegasnya.

Namun demikian, Lutfi juga menyampaikan peringatan keras. Jika ikhtiar terakhir para Mustasyar dan Masyaikh di Lirboyo kembali diabaikan PBNU, PWNU DKI Jakarta menyatakan siap melangkah lebih jauh. Mereka siap menjadi inisiator sekaligus tuan rumah Muktamar Luar Biasa (MLB), termasuk mendorong pencabutan mandat Rais Aam oleh Majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) hasil Muktamar ke-34 di Lampung.

Ia menyebut Musyawarah Kubro di Lirboyo sebagai momentum bersejarah. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan islah terjadi, bahkan diduga berupaya menggagalkan pertemuan dengan menghalangi kehadiran para undangan. 

“Kami memastikan PWNU DKI Jakarta akan hadir,” ujarnya tegas.

Di Lirboyo, para kiai sepuh kembali berbicara dengan bahasa yang mungkin tak lantang, namun selalu menentukan. Apakah suara itu akan didengar atau kembali diabaikan, akan menentukan arah NU ke depan, kembali ke khittah islah, atau terus terperosok dalam konflik internal yang melelahkan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Musyawarah Kubro NU di Pesantren Lirboyo digelar berdasarkan surat undangan bernomor 058/A/AZM/P2L/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025. Surat tersebut ditandatangani Pengasuh Pesantren Lirboyo KH M Anwar Manshur selaku sohibul hajat dan KH Abdulloh Kafabihi Mahrus sebagai sohibul bait.

Forum ini mengundang unsur Mustasyar PBNU, pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia, serta tokoh-tokoh NU. Musyawarah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan para sesepuh NU sebelumnya di Pesantren Al-Falah Ploso dan Pesantren Tebuireng, yang mendorong penyelesaian persoalan PBNU melalui mekanisme organisasi.
Forum Sesepuh NU di Tebuireng menghasilkan empat poin pernyataan sikap.

Pertama, forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi. Kedua, forum mencermati adanya informasi kuat mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum PBNU yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi.

Ketiga, forum merekomendasikan agar Rapat Pleno penetapan penjabat (PJ) tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi dan Keempat, forum mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, serta menghindari langkah-langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...