Langsung ke konten utama

Tujuh Rekomendasi Hasil Lokakarya Kebudayaan MUI Jakarta

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Lokakarya kebudayaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta mengeluarkan tujuh rekomendasi tentang peta jalan (roadmap) kebudayaan kepada seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat luas. Lokakarya diadakan pada Selasa-Rabu (30-31/7).

Ketua Seni dan Budaya MUI Jakarta, KH Lutfi Hakim, mengatakan, rekomendasi ini terbit karena Jakarta memiliki berbagai pekerjaan rumah (PR) guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Apalagi, Jakarta dicanangkan menjadi kota global seiring lepasnya status ibu kota negara (IKN).

"Jakarta juga punya kekayaan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk kebudayaan, tentu kebudayaan Betawi. Oleh karena itu, peta jalan ulama dan kebudayaan merupakan dua nilai yang diibaratkan dua sisi mata uang, satu sisi tidak bisa saling meninggalkan, baik nilai agama dan nilai budaya, karena masyarakat Betawi adalah masyarakat religius, yang terintegrasikan dalam kebudayaan Betawi," tuturnya.

Rekomendasi pertama, MUI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat selalu menjaga persatuan dan kesatuan, kenyamanan, dan keteduhan dalam menyikapi perubahan status Jakarta.

Kedua, mengintruksikan optimalisasi dan maksimalisasi struktur MUI Jakarta hingga tingkat kecamatan untuk melakukan penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan keumatan. 

"Ketiga, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jakarta bersama masyarakat akan berperan aktif menjaga dan mengawal nilai-nilai agama dan kebudayaan selama proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah dan peratutan lainnya diamanahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2024," katanya.

Kemudian, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta bersama DPRD Jakarta agar melibatkan ulama untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dalam setiap kebijakan dan peraturan yang akan diterbitkan sehingga tidak menjadi kota sekuler.

Kelima, Pemda dan DPRD Jakarta didorong melibatkan ulama, pelaku budaya, dan ormas kebetawian dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan dan Ranperda Lembaga Adat Masyarakat Betawi. 

"Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jakarta juga meminta pengembangan budaya yang dilakukan agar memperhatikan budaya lain tanpa mengenyampingkan nilai-nilai keagamaan di Jakarta," ucap Lutfi, yang juga Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR).

"Terakhir, dalam menyikapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jakarta mengajak masyarakat yang sudah memiliki hak politik agar menggunakan suaranya dan turut menjaga situasi agar Jakarta tetap aman dan damai tanpa mengabaikan sikap demokratis, jujur,dan adil demi Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...

KH Lutfi Hakim Menyambut Baik Pembangunan Tugu Golok Cakung

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Golok Cakung berdasarkan SK Gubernur Nomor 91 Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melestarikan dan mengenalkannya kepada masyarakat, Dinas Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 berencana membangun Tugu Golok Cakung yang berlokasi di Jalan Raya Hamengkubuwono IX (dahulu Jalan Raya Bekasi) RT 002/02 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Lokasi tersebut merupakan hasil rapat pada hari Senin (19/8) di kantor Kecamatan Cakung yang dipimpin oleh Camat Cakung. Turut hadir dalam rapat itu, utusan dari Dinas Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta, Sudin Kebudayaan Kotamadya Jakarta Timur, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Ketua Forkabi Jakarta Timur, Ketua Gardu FBR setempat dan beberapa tokoh Betawi kampung Cakung selaku pemilik, pecinta dan simpatisan golok Cakung. Menurut Kyai Lutfi Hakim, pemilihan lokasi tugu tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah,...