Langsung ke konten utama

MUI Jakarta: Perlu Adanya Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mengatasi Tawuran Remaja

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, 2 Oktober 2025 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Pengkajian dan Penelitian menyelenggarakan Workshop Pencegahan Tawuran Remaja Berbasis Nilai Keagamaan di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (2/10).

Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Generasi Muda Jakarta yang Damai, Bermartabat, dan Berkarakter” dengan tujuan membekali para peserta, khususnya kalangan remaja dan pendidik, agar mampu memahami pentingnya peran nilai keagamaan dalam mencegah terjadinya tawuran remaja.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya:
- Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. (MUI Pusat) yang membawakan materi “Peran MUI dalam Membina Moral Remaja dan Mencegah Tawuran”.
- Irjen. Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si (Kapolda Metro Jaya) yang diwakili AKBP Jajang Hasan Basri, S.Ag., M.Si dengan materi “Strategi Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Tawuran Remaja”.
- Muhammad Matsani, M.Si (Kesbangpol DKI Jakarta), diwakili oleh Yuda Candra Wahyudi, dengan materi “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Remaja”.
- Nurul Hasanudin, SST., M.Stat (BPS DKI Jakarta) dengan materi “Data Statistik dan Analisis Tren Tawuran Remaja di Jakarta”.

Para narasumber menegaskan bahwa persoalan tawuran remaja tidak bisa dipandang sebelah mata, karena selain mengakibatkan korban jiwa dan kerugian sosial, juga mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk mencari solusi yang efektif.
L
Ketua MUI DKI Jakarta dalam sambutannya menekankan bahwa pembinaan moral berbasis keagamaan merupakan kunci utama dalam menanamkan karakter positif bagi generasi muda. bahwa pembangunan bangsa harus berjalan seimbang antara aspek fisik dan spiritual.MUI memiliki perhatian besar terhadap pembangunan mental-spiritual bangsa. Seringkali pembangunan fisik dan materi lebih maju, sementara pembangunan jiwa tertinggal. Jangan sampai negara kita ibarat rumah sakit yang memiliki gedung megah dan dokter hebat, tetapi di dalamnya penuh dengan penyakit. Kita tentu tidak ingin tinggal di dalamnya,” tegas Ketua MUI DKI Jakarta.
Sementara itu, aparat penegak hukum menjelaskan bahwa tren tawuran remaja saat ini mengalami perubahan pola. Tawuran tidak lagi terjadi secara spontan, tetapi mulai terorganisir layaknya memiliki “penggerak” atau aktor tertentu yang memicu. Media sosial juga disebut memiliki pengaruh besar dalam mempercepat proses terjadinya tawuran, baik melalui provokasi, tantangan terbuka, maupun penyebaran konten yang mendorong aksi kekerasan di kalangan remaja.
BPS DKI Jakarta turut menyoroti tren peningkatan kasus tawuran di beberapa wilayah Jakarta yang dipicu faktor sosial-ekonomi, lemahnya kontrol sosial, hingga perkembangan teknologi informasi yang sering digunakan untuk memprovokasi. Data ini menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran.
Workshop ini juga menampilkan materi dari MUI, yang menekankan peran strategis lembaga keagamaan dalam membina moral generasi muda. Dalam paparannya, MUI menjelaskan bahwa pembinaan akhlak berbasis nilai keagamaan menjadi salah satu kunci dalam mencegah tawuran remaja. Melalui dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat, MUI berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam menanamkan karakter yang damai, moderat, dan berakhlak mulia pada kalangan remaja.
Workshop yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk remaja, pendidik, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Dari diskusi yang berkembang, muncul sejumlah langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah tawuran remaja.

Melalui kegiatan ini, MUI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam membina generasi muda agar terhindar dari perilaku destruktif. Sinergi antara MUI, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan damai bagi masyarakat Jakarta.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...