Bukan sekadar himbauan atau kampanye, langkah konkret pun diambil, salah satunya dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
Langkah ini bukan hanya simbolis. Jelang pelantikan pejabat eselon II beberapa waktu lalu, Pramono bahkan berseloroh bahwa yang tidak datang menggunakan transportasi umum tidak akan dilantik.
Ternyata, ucapan itu bukan guyonan belaka. Pada hari pelantikan, pemandangan tak biasa muncul di jalanan ibu kota.
Para pejabat eselon II, termasuk para kepala dinas dan wali kota administratif, benar-benar menaiki moda transportasi umum. Mulai dari MRT, Transjakarta, hingga KRL, kehadiran mereka menjadi sorotan publik dan perbincangan hangat di media sosial.
Tidak hanya mengajak, Gubernur Pramono juga membuat kebijakan konkret lainnya, seperti penggratisan layanan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat.
Di antaranya adalah lansia, pelajar, penyandang disabilitas, veteran, dan pekerja dengan kategori tertentu. Kebijakan ini bertujuan agar transportasi umum dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan, tanpa beban biaya, dan sekaligus mendorong lebih banyak warga untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Penggunaan transportasi umum memang bukan sekadar gaya hidup, tapi kebutuhan bersama demi masa depan kota yang lebih baik.
Sebuah studi dari American Public Transportation Association (APTA) pada tahun 2000 menyebutkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam transportasi umum dapat menghasilkan empat dolar kembali dalam bentuk pertumbuhan ekonomi lokal.
Studi yang sama juga menyatakan bahwa sistem transportasi publik yang baik secara signifikan mengurangi kemacetan dan emisi karbon.
Sayangnya, hingga kini, kesadaran masyarakat Jakarta dalam menggunakan transportasi umum belum mencapai angka ideal.
Dibandingkan negara tetangga yang sudah melampaui 80 persen partisipasi warganya, Jakarta masih tertinggal.
Namun, langkah Gubernur Pramono patut diapresiasi. Ketika pemimpin memberikan contoh langsung, pesan itu lebih kuat daripada seribu spanduk kampanye.
Kini, publik berharap hal serupa juga dilakukan oleh pihak legislatif. Bayangkan saja, betapa membumi dan menginspirasi jika para wakil rakyat duduk bersebelahan dengan warga di bus atau kereta, berdialog ringan tentang masalah kota langsung dari lapangan, bukan hanya dari ruang sidang.
Jika eksekutif dan legislatif sudah berkomitmen naik kendaraan umum, maka pertanyaannya sekarang: kita, warga Jakarta, kapan akan memulai?
Komentar
Posting Komentar