Langsung ke konten utama

Obral Aspirasi di Tengah Konstestasi Pilkada DKJ, Siapa Yang Berani?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Belanja aspiasi warga Jakarta,khusunya masyarakat Betawi di akar rumput bisa didapatkan dengan merasa. Kebutuhannya apa sih? 

Belanja atau shopping aspirasi tidak melulu soal berkunjung, atau masuk gorong-gorong atau menghadiri kerumunan. Tapi belanja aspirasi  bisa dilakukan hanya dengan mengamati merasakan kegelisahan dengan hati nurani kita sebagai insan kamil. Menjadi manusia sempurna yang bisa merasa, karena penelitian saja juga tidak serta merta gamblang dengan data-data statistik.

Apa sih yang menjadi kegelisahan mereka? Tentu Semua sudah tahu jawabannya.

Karena dalam membangun kota bukan hanya infrastruktur, bukan hanya soal bersih manusiawi dan berwibawa. Kita bisa melihat Alexander Agung kala membangun Alexandria dengan mendirikan perpustakaan besar, menjadi pusat budaya paling vital, hingga menyaingi Yunani.

Seperti halnya falsafah Betawi yang rupanya punya korelasi, yaitu Sekolah Sholat dan Silat atau 3S. Kenapa harus Sekolah dulu menjadi urutan pertama, karena segala sesuatunya harus didasari dengan ilmu. Bahkan dalam soal beribadah, bisa dikatakan tidak sah atau ditolak ibadahnya seseorang tanpa mengetahui ilmunya.

Baru kemudian sholat dan silat, singkatnya Kecerdasan emosional (EQ) memang penting, tetapi tidak cukup tanpa diimbangi dengan kecerdasan spiritual (Emotional Quotient), silat menjadi lambang Soft skill. terlalu melebar mungkin jika dijelaskan. Namun, sedikit banyaknya Alexander membekali masyarakatnya dengan pendidikan dan kebudayaan hingga menjadikan kota Alexandria sebagai pusat peradaban.

Lantas bagaimana dengan DKJ dan sekenanya yang sudah mulai bertransformasi menjadi kota Global? Tentunya tantangannya kita semakin berat. Khusunya bagi mereka yang ada di garis bawah, yang semula dicitrakan malas, tukang kawin, gede ambek. Bahkan dianggap duri di dalam daging.

Mengutip data dari BKKBN dalam program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), jumlah penduduk yang dianggap miskin di Jakarta disebut mencapai 2,5 juta orang. Dan tidak sedikit penduduk inti kota Jakarta yang merupakan warga Betawi berada dalam kategori tersebut. Padahal semestinya, penduduk inti atau pribumilah yang seharusnya menerima implikasi positif dari perubahan fisik kawasan dan sosial ekonomi.

Dan berdasarkan laporan The Global Cities Report 2023, Jakarta menempati peringkat ke-74 dari 156 negara yang diteliti. Merupakan posisi paling bawah untuk di Asia Tenggara, bahkan untuk setara Kuala lumpur pun belum yang menjadi urutan ke 72. 

Sementara itu, menjadi kota global berarti kita membuka peluang kerjasama  berbagai aspek secara global yang didukung dengan infrastruktur dunia, transportasi dan smart telekomunikasi serta energi yang berkelanjutan. Belum lagi adanya melting pot budaya global yang begitu kompleks. 

Hal ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat lokal yang kebanyakan berada di garis ekonomi menengah kebawah dari angka 2,5 juta warga miskin itu. Dan kembali kepada shopping aspirasi, kegelisahan mereka saat ini adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang bersih manusiawi dan berwibawa.

Bersih atau sehat, manusiawi atau berkarakter dengan adat ketimuran dan ideologi pancasilanya serta berwibawa secara finansial. Apakah mereka bisa bersaing di tengah persaingan kota global atau malah sengaja dilepaskan seperti anak ayam yang kehilangan induknya.

Tentu tidak, beberapa produk hukum sudah menunjukan keberpihakannya kepada masyarakat lokal saat ini seperti perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi dan revisi undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang termaktub dalam pasal 31 Frase Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan dalam mengimplementasikan produk-produk legislasi tersebut.

Dan kemudian adalah menjawab kegelisahan, dengan membentuk perangkat atau program yang membangun manusianya sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan kesejahteraan manusia secara komprehensif sebagaimana Alexander Agung membangun Alexandria yang dimulai dengan pendidikan dan kebudayaan yang vital di jamannya. Beda jaman memang, tapi saat ini semua perangkat sudah siap dan lebih mudah ketimbang Alexander. Hanya tinggal implementasi dan keberpihakan yang dibutuhkan.

Aspirasi ini diobral cuma-cuma, namun adakalanya kita terjebak dengan pola hidup konsumtif, terlalu banyak belanja hingga ada barang yang tak terpakai sia-sia. Tentunya kita tidak ingin demikian, karena sejatinya di alam demokrasi ini aspirasi itu bebas diambil dari mana saja.

Kini saatnya kita membangun Betawi yang berkelanjutan secara komprehensif termasuk membangun manusianya, sehingga masyarakat Betawi bisa menerima implikasi positif dari perubahan fisik kawasan dan sosial ekonomi.

Lalu yang paling mendasar, apakah ada dari ketiga calon ini yang serius dan mau berkomitment penuh dalam membangun Betawi secara utuh? Siap berkolaborasi dalam menjawab tantangan-tantangan kota global? 


 ***

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Difasilitasi Mobil Mewah Pakai Dana Umat

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Kyai Lutfi Hakim turut angkat bicara terkait komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta diguyur Innova Zenix. “Seharusnya, dana atau cuan pembelian 5 unit Innova Zenix itu dikembalikan ke umat. Karena itu bersumber dari dana umat Islam,” ujar Kyai Lutfi Hakim yang merupakan Imam Besar FBR ini, Kamis (17/7/2025). Dijelaskannya, tidak ada aturan ataupun hak bagi para Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta untuk mempergunakan dana umat untuk mendapatkan fasiltas wah, apalagi kepentingan pribadi. “Mestinya dibelikan untuk yang bermanfaat bagi umat, misalnya membeli ambulance, membiayai fasilitas kesehatan atau pendidikan dan lain - lain, tidak untuk fasilitas komisioner,” tegasnya. Dikabarkan, lima komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sedang dilanda isu tidak sedap, yakni dugaan skandal gratifikasi berupa lima unit Toyota Innova Zenix. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat publik, tokoh, aktivis dan penggiat Ibu Ko...

Merawat Budaya, Membangun Harmonisasi Bangsa

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Judul tulisan ini diambil dari tema Milad ke 24 (dua puluh empat) tahun Forum Betawi Rempug (FBR), sebuah organisasi massa berbasis kearifan lokal yang lahir dari rahim kebudayaan dan identitas Betawi. Tema ini menjadi penting, bukan saja sebatas cermin, tapi sikap kesungguhan dan tanggung jawab FBR sebagai ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan budaya Bangsa di kota Jakarta dan sekitarnya. Manakala membangun kesepahaman bersama dengan Pramono Anung- Rano Karno pada Pilkada Jakarta tahun 2024, FBR perlu kembali mendorong terealisasinya kesepahaman bersama dalam bentuk regulasi baik Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) baik Lembaga Adat Masyarakat Betawi dan Pemajuan Kebudayaan Betawi. Terlepas dari kesepahaman yang dibangun, guna mewujudkan ketahanan budaya di Jakarta, dibutuhkan konsistensi perjuangan atas termaktubnya kedaulatan budaya Betawi dalam Pasal 31 UU DKJ yang lahir dari sebuah kesadaran identitas budaya yang jelas di...