Katib Syuriah PWNU Jakarta: Warga NU Harus Dewasa Berpolitik

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Memasuki tahun 2024, suhu politik makin memanas, bahkan tidak sedikit, caci maki, ujaran kebencian dan berita-berita hoax mengotori atmosfer di media sosial. Hal itu membuat Katib Syuriah PWNU Jakarta, KH Lukman Hakim Hamid, lewat pesan Whattappsnya merasa prihatin (2/1).

Menurutnya, siapapun dijamin kebebasannya oleh Undang-undang untuk memilih caleg, partai atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan nuraninya. Namun kebebasan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang demokratis,Jurdil, transparan, damai dan kondusif.

Oleh karena itu, Kyai Lukman, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap Jakarta ini, menghimbau kepada warga NU di Jakarta untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, Ketua Dewan Fatwa DPW Pecinta Tanah Air (Petanesia) Jakarta ini mengharapkan agar Warga NU di Jakarta berpartisipasi di dalam Pemilu ini dan tidak golput serta menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin dengan menghindari politik uang.

“Saya Menghimbau kepada Masyarakat untuk dengan suka rela mengawasi jalannya proses Pemilu ini agar betul-betul demokratis, Jurdil dan transparan, di mana netralitas aparat terjaga dengan baik,” pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut. "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...

Cari Blog Ini