Dr. Robi Nurhadi, Dosen FISIP Universitas Nasional
SUARAKAUMBETAWI - Peristiwa beruntun di Bundaran HI pada 28-29 Oktober 2026 memberikan pelajaran penting tentang makna Sumpah Pemuda. Tulisan ini menganalisis dua acara dalam satu ruang: aksi mahasiswa murni pada 28 Oktober dan Deklarasi Sumpah Pemuda yang diinisiasi Polda Metro Jaya pada 29 Oktober yang melibatkan Raffi Ahmad cs. Dengan pendekatan teori memori kolektif dan ruang publik, tulisan ini menawarkan jalan agar nilai Sumpah Pemuda tetap murni dan demokrasi tetap sehat.
Dua Sumpah dalam Satu Bunderan
Sumpah Pemuda 1928 bukan sekedar teks 3 butir. Benedict Anderson (1983) menyebutnya sebagai Imagined Community: saat pemuda dari berbagai daerah mengikatkan diri sebagai satu bangsa.
Namun, pada 28 Oktober 2026, Bundaran HI menjadi ruang kritik. Ribuan mahasiswa menyuarakan keresahan tentang masa depan demokrasi, putusan MK, dan isu lingkungan.
Sehari kemudian, 29 Oktober 2026, di titik yang sama, Polda Metro Jaya menggelar Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 bertema "Patriotik, Gigih, Berempati". Acara itu mengundang Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dan kreator Willie Salim untuk berbicara soal anti-hoaks.
Dua acara, satu lokasi, dua logika yang berbeda. Inilah yang menjadi bahan pembelajaran kita.
Pertama: Sumpah Pemuda Itu Gerakan dari Bawah, Bukan Seremonial dari Atas
Sumpah Pemuda 1928 lahir tanpa difasilitasi negara kolonial. Ia lahir dari kegelisahan pemuda Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes yang berkumpul di Kramat 106. Kekuatannya adalah otentisitas.
Sosiolog Maurice Halbwachs (1950) menyebut ini Memori Kolektif - sebuah ingatan yang dijaga karena ia asli, bukan buatan.
Pelajaran dari Bundaran HI: ketika ritual otentik (demo 28 Okt) disandingkan dengan ritual yang dibentuk oleh institusi kekuasaan (deklarasi 29 Okt), publik akan otomatis menguji keasliannya. Dan ujian itu gagal saat muncul figur seperti saudara Bayu Setiadi, peserta beralmamater Universitas Dian Nusantara yang viral karena mengaku bukan mahasiswa, almamaternya diberikan panitia, dan mengaku dibayar untuk hadir. BEM Undira pun membantah ia bagian dari mereka.
Publik menyebutnya "mahasiswa sewaan". Dalam ilmu sosial, ini disebut Inauthenticity Threat - ancaman terhadap kemurnian simbol. Sekali simbol dipalsukan, kepercayaan runtuh.
Pembelajaran Kedua: Ruang Publik Jangan Dipabrikasi
Jürgen Habermas (1962), filsuf Jerman, membedakan dua ruang publik: Ruang Publik Otonom: lahir dari warga, sifatnya kritis terhadap kekuasaan, dan Ruang Publik yang Dipabrikasi: diciptakan kekuasaan untuk menunjukkan bahwa "pemuda mendukung negara".
Peristiwa 28 vs 29 Oktober adalah contoh klasik benturan keduanya. Upaya menciptakan narasi tandingan di lokasi yang sama sehari setelah aksi kritis, dalam studi komunikasi politik disebut Astroturfing - akar rumput palsu. Riset Walker (2014) membuktikan astroturfing adalah cara tercepat menghancurkan kepercayaan publik, lebih cepat dari kebohongan biasa.
Polda Metro Jaya pada 31 Oktober 2026 telah meminta maaf secara terbuka melalui Kabid Humas Kombes Budi Hermanto, mengakui polemik tersebut. Ini adalah langkah korektif yang penting.
Pembelajaran Ketiga: Efek Domino dari Jakarta ke Yogyakarta
Inilah pelajaran paling modern. Di era digital, jarak Jakarta-Yogyakarta bukan 600 km, tapi 6 detik.
Karena Raffi Ahmad adalah dua peran sekaligus - Utusan Khusus Presiden dan pemilik RANS Entertainment - maka kemarahan publik atas acara Bundaran HI tidak berhenti di Jakarta. Ia merambat ke RANS Carnival di Parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, 31 Okt - 1 Nov 2026.
Data menunjukkan: saham RANS turun hingga 31%, musisi seperti Guyon Waton, Masdddho, dan Tipe-X mundur, tenant UMKM membatalkan diri, dan acara dilaporkan sepi. Raffi sendiri telah klarifikasi pada 30-31 Oktober bahwa ia hanya diundang malam sebelum acara dan tidak terlibat dalam perencanaan.
Ini mengajarkan Teori Peran (Biddle, 1986): ketika seseorang memegang peran pejabat publik dan pengusaha hiburan secara bersamaan tanpa batas yang jelas, risiko reputasi dari satu peran akan ditanggung oleh peran lainnya.
Apa yang Harus Kita Lakukan?
Agar Sumpah Pemuda tidak menjadi sekadar seremoni, dan demokrasi tetap sehat, ada 5 rekomendasi:
1. Kembalikan Negara sebagai Wasit, Bukan Pemain.
Tugas terbaik Polri dan TNI dalam peringatan Sumpah Pemuda adalah mengamankan semua ekspresi pemuda, bukan menyelenggarakan ekspresi pemuda versi mereka sendiri. Netralitas adalah bentuk penghormatan tertinggi.
2. Jujur pada Atribut.
Jika peserta adalah komunitas pemuda, karang taruna, atau komunitas kreator, sebut saja begitu. Jangan pakaikan almamater kampus jika bukan mahasiswa kampus tersebut. Kejujuran identitas adalah modal utama Sumpah Pemuda.
3. Transparansi Acara Publik.
Setiap deklarasi yang mengatasnamakan "mahasiswa Indonesia" wajib membuka: siapa penyelenggara, sumber anggaran, dan bagaimana rekrutmen pesertanya. Tanpa ini, tuduhan "sewaan" akan selalu muncul.
4. Etika Pemisahan Peran bagi Tokoh Publik.
Bagi Utusan Khusus Presiden yang juga pengusaha, perlu ada SOP yang jelas: ketika diundang negara, atribut bisnis jangan dibawa. Dan sebaliknya.
5. Tugas Kampus: Merawat Nalar Kritis.
Kampus harus mengajarkan literasi simbolik: bahwa esensi Sumpah Pemuda 1928 adalah keberanian untuk berbeda, tapi bersatu dalam tujuan. Bukan keseragaman tepuk tangan di satu panggung.
Menjaga Api, Bukan Abunya
Sumpah Pemuda bukan abu yang disimpan di museum, tapi api yang harus dijaga. Api itu akan padam jika kita menukarnya dengan seremoni tanpa jiwa, dengan mahasiswa tanpa kampus, dan dengan deklarasi tanpa keberanian.
Pembelajaran dari Bundaran HI 2026 sederhana: pemuda tidak butuh dirayakan dengan panggung megah. Pemuda butuh didengar, bahkan ketika suaranya mengkritik.
Jika itu kita jaga, maka "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa" akan tetap hidup, bukan sebagai slogan, tapi sebagai janji.
Referensi :
Anderson, B. (1983). Imagined Communities. London: Verso.
Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. Annual Review of Sociology, 12, 67-92.
Habermas, J. (1962). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.
Halbwachs, M. (1950). On Collective Memory. University of Chicago Press.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone. Simon & Schuster.
Walker, E. T. (2014). Grassroots for Hire: Public Affairs Consultants in American Democracy. Cambridge University Press.
Data peristiwa:
Pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya 31/10/2026,
Klarifikasi resmi Raffi Ahmad via Instagram 30-31/10/2026.
Komentar
Posting Komentar