SUARAKAUMBETAWI.COM

Postingan

Postingan terbaru

GUBERNUR BERWENANG MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PERIHAL KELEMBAGAAN ADAT(Legalitas Kelembagaan; Legitimasi Sosial)

Oleh: Mohammad Hisyam Rafsanjani SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, PERTAMA, Perihal Legalitas Kelembagaan Mekanisme Ketatanegaraan pada pokoknya diimplementasikan melalui Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (good governance) berdasarkan Kewenangan, Prosedur, dan Substansi. Gubernur dideskripsikan sebagai Pejabat Administratif Pemerintahan dalam Pemerintahan Daerah yang mewakili Pemerintahan Pusat. Sumber Kewenangan yang melekat pada Pejabat Administratif Pemerintahan diantaranya bersumber dari Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Kewenangan Gubernur menerbitkan Pergub Kelembagaan Adat bersumber dari Kewenangan Delegasi dan/atau dapat disebut sebagai Diskresi (freies ermessen) yang terukur berdasar AUPB, yakni diantaranya bersumber berdasarkan UU DKI Jakarta, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan, UU Cipta Kerja, Permendagri, dll. Sementara itu, struktur ketatanegaraan Kelembagaan Adat yang dibentuk melalui Pergub berbeda dengan Kelembagaa...

Quo Vadis Pergub LAM Betawi: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Pram-Doel

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, kota yang lahir dari pertemuan budaya, tampak tenang di permukaan. Tapi di balik itu, ada potensi riak kecil yang bisa menjadi ancaman besar bagi kesatuan budaya Betawi. Peraturan Gubernur (PERGUB) Lembaga Adat Masyarakat Betawi yang menjadi payung hukum pelestarian budaya belum juga terbit. Pergub ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi jawaban strategis untuk menutup celah konflik lintas generasi, menegaskan legitimasi lembaga adat, dan menjaga akulturasi budaya agar tetap hidup di tengah dinamika Jakarta modern. Gubernur Pramono Anung pernah menegaskan bahwa menyatukan komunitas Betawi yang beragam bukan perkara mudah. Setiap kelompok memiliki sejarah, tradisi, dan aspirasi yang berbeda. Penyusunan pergub bukan sekadar urusan administratif, tapi soal legitimasi budaya dan politik yang harus diterima seluruh pihak agar tidak ada yang merasa tersingkir. Masalah makin kompleks ketika muncul klaim bahwa kongres Majelis Kaum Betawi-lah yang s...

Di Balik Perubahan Nama Giri Kencana Menjadi Waduk Batu Licin Cilangkap

Pengakuan sejarah lokal yang diharapkan memperkuat peran waduk sebagai pengendali banjir sekaligus kawasan yang terjaga dari sampah SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA — Perubahan nama sebuah tempat sering kali dianggap sekadar urusan administratif. Namun bagi masyarakat Cilangkap, Jakarta Timur, pergantian nama Waduk Giri Kencana menjadi Waduk Batu Licin Cilangkap menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Perubahan ini menyentuh soal identitas, sejarah, serta cara masyarakat memandang dan merawat alam yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan kampung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerima aspirasi warga Cilangkap untuk mengembalikan nama Batu Licin sebagai nama waduk. Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan penuturan sejarah dan latar belakang budaya yang disampaikan para sesepuh serta tokoh masyarakat setempat. Pergantian nama ini dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap sejarah lokal dan ingatan kolektif warga yang selama bertahun-tahun hidup berdampin...

Pengukuhan MUI Pusat Berlangsung Khidmat, FBR Ikut Berpartisipasi dalam Pengamanan

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA - Forum Betawi Rempug (FBR) turut berpartisipasi dalam pengamanan pengukuhan dan perkenalan (ta’aruf) Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu pagi. Acara tersebut mengangkat tema “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa.” Acara ini turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar. Presiden Prabowo tampak langsung menghampiri jajaran pimpinan MUI dan menyalami mereka satu per satu usai prosesi pengukuhan. Di barisan depan, bersama para pimpinan MUI, turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah menteri kabinet, tokoh nasional, pimpinan ormas Islam, serta tamu undangan lainnya. Ketua Umum FBR KH Lutfi Hakim mengatakan, keterlibatan FBR dalam pengamanan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi dalam menjaga ketertiban dan menghormati peran ulama sebagai penjaga moral bangsa. “FBR hadir untuk membantu pe...

CATATAN AKHIR TAHUN 2025 “Jakarta dalam Krisis Air Bersih: Ketika air Tanah Dikeruk, bumd pam jaya lambat Masa Depan air bersih jakarta suram menuju jakarta tenggelam”

Laode Kamaludin SANTRI BAKTI NUSANTARA SUARAKAMUBETAWI | JAKARTA, Menutup akhir tahun 2025, Jakarta kembali dihadapkan pada satu kenyataan pahit yang terus berulang: krisis air bersih yang kian mengkhawatirkan. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan klaim pembangunan modern, ibu kota justru berdiri di atas fondasi rapuh—tanah yang terus ambles akibat eksploitasi air tanah yang masif dan tak terkendali. Krisis ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cermin dari kegagalan tata kelola, ketimpangan akses, dan abainya BUMD PAM JAYA terhadap hak dasar warganya atas air bersih. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jutaan warga Jakarta masih bergantung pada air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumur bor menjadi solusi darurat yang berubah menjadi kebiasaan struktural. Ironisnya, praktik ini tidak hanya dilakukan oleh warga kelas menengah ke bawah, tetapi justru diperparah oleh aktivitas industri, perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang menyedot ...

Deliberasi Politik Luar Negeri Indonesia Era Prabowo Masih Belum Pro Rakyat

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, - Setiap negara berkeinginan memenangkan kepentingan nasionalnya di pentas antarbangsa. Begitu pula Indonesia, terlepas siapapun yang menjadi presidennya. Kepentingan nasional Indonesia yang tertagih kepada Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya adalah memastikan apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, derivasi dan dinamikanya hingga Era Jokowo, dapat tercapai dalam skala yang maksimal. Kepentingan nasional yang utama adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia wajib memastikan menjadi bagian dari langkah tercapainya kepentingan tersebut, bukan sebaliknya: membahayakan dan/atau mengingkarinya. Selama tahun 2025, bandul politik luar negeri Indonesia cenderung ke "Blok Cina" . Tidak kurang dari dua kali Prabowo bertemu secara khusus dengan Xi Jinping selaku Presiden Cina (September & November 2025), di lu...

Cari Blog Ini

Postingan

Andilan Potong Kebo: Tradisi Sambut Lebaran Masyarakat Betawi

GUBERNUR BERWENANG MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PERIHAL KELEMBAGAAN ADAT(Legalitas Kelembagaan; Legitimasi Sosial)

Quo Vadis Pergub LAM Betawi: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Pram-Doel

Di Balik Perubahan Nama Giri Kencana Menjadi Waduk Batu Licin Cilangkap

Pengukuhan MUI Pusat Berlangsung Khidmat, FBR Ikut Berpartisipasi dalam Pengamanan

CATATAN AKHIR TAHUN 2025 “Jakarta dalam Krisis Air Bersih: Ketika air Tanah Dikeruk, bumd pam jaya lambat Masa Depan air bersih jakarta suram menuju jakarta tenggelam”

Deliberasi Politik Luar Negeri Indonesia Era Prabowo Masih Belum Pro Rakyat

Andilan Potong Kebo: Tradisi Sambut Lebaran Masyarakat Betawi

GUBERNUR BERWENANG MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PERIHAL KELEMBAGAAN ADAT(Legalitas Kelembagaan; Legitimasi Sosial)

Lestarilah Budaya Betawiku, “Dari Warisan Lokal Menuju Kebanggaan Global”