SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Kampung Budaya Betawi Sukapura di Jakarta Utara menghadirkan wajah berbeda pelestarian budaya Betawi. Kawasan ini tidak dikembangkan sebagai destinasi wisata formal seperti Setu Babakan atau sekadar etalase budaya, melainkan tumbuh dari kehidupan warga yang mempertahankan tradisi secara alami. Di tengah lingkungan yang heterogen, identitas Betawi di Sukapura tetap terjaga. Aktivitas budaya berlangsung sebagai bagian dari keseharian, bukan pertunjukan. Kelompok Gambang Kromong misalnya, melibatkan perempuan sebagai pemain aktif. Tradisi ini terus berjalan tanpa dikemas khusus untuk wisata. Kelompok gambang kromong perempuan yang penulis temui didominasi kaum ibu yang tetap rutin berlatih meski sibuk sebagai ibu rumah tangga. “Ya latihan dong, masa ngurusin laki mulu sama anak-anak. Anak sudah pada gede, kita juga kan butuh hiburan,” ucap Sri, vokalis gambang kromong, saat ditemui belum lama ini. Di samping itu, para personel juga masih menjaga ni...

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, mengkritisi rencana Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang ditargetkan menghimpun dana hingga Rp1.000 triliun per tahun. KH Lutfi Hakim mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945. “Negara tetap memiliki kewajiban utama memelihara fakir miskin. Jangan sampai dana umat dijadikan substitusi atas tanggung jawab tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin 6 April 2026. Ia menegaskan bahwa dana umat seperti zakat, infak, dan wakaf merupakan instrumen keagamaan yang selama ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat berbasis kepercayaan. “Pengelolaannya harus dijaga tetap amanah dan dekat dengan masyarakat, bukan ditarik ke dalam struktur birokrasi yang berpotensi memperpanjang rantai distribusi,” katanya. Menurutnya, pendekatan yang menjadikan dana umat sebagai objek optimalisasi neg...

Oleh: KH. Lutfi Hakim SUARAKAUMBETAWI | Setiap perayaan Idul Fitri, kita pasti mengadakan tradisi "Halal Bihalal" di kantor, kampung hingga keluarga. Namun hari ini kita mengenal Halal Bihalal sebagai acara sungkeman, makan ketupat bersama, dan foto-foto di kantor atau kampung setelah Lebaran. Terasa begitu biasa, di mana meminta maaf hanya sekadar tradisi bukan lahir dari kesadaran diri tentang urgensi menjaga harmoni. Padahal tradisi ini lahir bukan dari langgar, pesantren atau buku-buku agama, melainkan dari ruang paling menegangkan dalam sejarah Indonesia, Istana Yogyakarta, tahun 1948. Terjadinya polarisasi yang tajam dan mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Waktu itu Indonesia baru tiga tahun merdeka, tapi sudah nyaris pecah. September 1948, PKI memberontak di Madiun. Di Jawa Barat, Kartosoewirjo memproklamasikan Darul Islam. Para pemimpin politik saling curiga, parlemen gaduh, tentara terbelah. Soekarno melihat, yang retak bukan hanya kabinet, melaink...

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Salam rempug, setelah Ramadhan berakhir, biasanya masyarakat Indonesia mengisi kegiatan Idul Fitri salah satunya dengan Halal Bihalal, tidak terkecuali masyarakat Betawi. Oleh karena itu, Forum Betawi Rempug (FBR) sebagai organisasi yang berbasis kearifan lokal Betawi menjadikan Halal Bihalal sebagai kegiatan rutin tahunan dalam merayakan Idul Fitri. Halal Bihalal FBR tidak terkonsentrasi di satu titik lokasi, melainkan diselenggarakan di setiap Koordinator Wilayah (Korwil) FBR se-Jabodetabek berdasarkan jadwal yang disepakati. Imam Besar FBR, KH Lutfi Hakim, selalu pimpinan pusat FBR berikut jajarannya berkeliling ke masing-masing Korwil tersebut untuk bersilaturrahmi selama hampir 2 (dua) minggu. Istilah Halal Bihalal terdengar seperti bahasa Arab murni, namun kenyataannya ini adalah konstruksi linguistik khas masyarakat Indonesia. Secara etimologis, kata ini berasal dari kata halal yang disisipi huruf ba (bi) yang berarti “dengan”.  Makna...

Oleh: Mohammad Hisyam Rafsanjani (Kaukus Muda Betawi) SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Jakarta hari ini berada di persimpangan: di satu sisi ia berlari sebagai kota global dengan segala tuntutan modernitas, di sisi lain ia masih memikul beban identitas sebagai tanah kelahiran orang Betawi. Pembangunan fisik melesat, tetapi ruang sosial-budaya justru menyempit. Kampung-kampung Betawi tergerus, sanggar-sanggar kehilangan generasi penerus, dan orang Betawi kian terpinggir dalam kontestasi ekonomi kotanya sendiri. Dalam situasi inilah pemerintah membutuhkan mitra kultural yang legitimate, bukan sekadar ormas yang bergerak musiman. Pemerintah butuh kelembagaan yang mampu menjembatani kebijakan dengan realitas sosial di akar rumput yang memahami bahasa birokrasi, sekaligus fasih membaca denyut kampung.  Sementara masyarakat Betawi membutuhkan wadah yang diakui negara, yang tidak hanya diberi ruang seremoni, tetapi juga diberi peran dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib...

Oleh: H.Amink Amirullah (Entrepreneur Muda Betawi dan Kaukus Muda Betawi) "Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung" Makna pribahasa ini, kita harus menghormati Adat istiadat tempat dimana kita berada. SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, SEBAGAI seorang entrepreneur muda Betawi, sudah terlalu lama kami menjadi  properti acara. Dipanggil saat festival, disuruh pakai baju adat, memasak kerak telor, menampilkan silat. Setelah tepuk tangan selesai, panggung dibongkar, dan kami pulang ke kontrakan dengan gerobak yang sama, modal yang sama, dan sewa kios yang makin tidak masuk akal. Kami ada, tapi tidak dihitung. Laku sebagai simbol, bukan sebagai ekosistem. Karena itu, ketika Gubernur Pramono Anung menggagas Halal Bi Halal Akbar di Lapangan Banteng dan menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi, pertanyaan kami sederhana ini panggung baru, atau meja baru? Jawabannya tergantung apakah Jakarta berani membaca budaya bukan sebagai nostalgia, tapi seba...