Langsung ke konten utama

KH Lutfi Hakim: Jakarta Kota Global Berbudaya Bukan Sekadar Gagasan



SUARAKAUMBETAWI | Jakarta – Menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim buka-bukaan mengenai arah baru pembangunan Jakarta sebagai kota global berbudaya.

Ia menegaskan, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono–Rano bukan sekadar pencitraan, melainkan strategi reflektif dan visioner dalam menjawab tantangan besar setelah Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota negara.

“Jakarta boleh modern, tapi tidak boleh tercerabut dari akar budayanya,” ujar KH Lutfi Hakim dalam keterangan resmi di Jakarta, Jum’at (15/11/2025).

Menurutnya, gagasan Jakarta Kota Global Berbudaya merupakan pesan penting agar pembangunan kota tidak kehilangan rohnya. Tema tersebut, yang pertama kali dicanangkan pada HUT ke-498 Kota Jakarta, menjadi tonggak arah moral pembangunan menjelang lima abad usia kota.

 “Momentum itu bukan sekadar seremonial, tapi penegasan jati diri Jakarta di tengah arus modernisasi yang sejalan dengan kegelisahan masyarakat global, bukan agenda asing dalam tanda kutip,” tegasnya.

KH Lutfi kemudian menautkan gagasan itu dengan dinamika global, salah satunya melalui Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang tengah berlangsung di Belém, Brasil. Dalam konferensi tersebut, dunia menyepakati enam tema besar kebijakan iklim masa depan. Salah satunya, Fostering Human and Social Development, menekankan pentingnya pelestarian budaya dan perlindungan warisan budaya (cultural heritage protection) sebagai bagian integral dari aksi iklim global.

“Jakarta sudah lebih dulu bicara soal itu. Saat dunia baru menimbang, kita sudah melangkah. Isu yang kami bawa bukan kaleng-kaleng. Ini menyentuh keresahan masyarakat dunia bagaimana kota modern tetap menjaga kemanusiaan dan kebudayaannya,” paparnya.

Transformasi Jakarta menuju kota global berbudaya, lanjutnya, juga memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Regulasi ini menegaskan tiga arah utama pembangunan: Jakarta sebagai kota global, pusat ekonomi nasional, dan kota berkelanjutan. Namun, di antara ambisi tersebut, terdapat amanat penting tentang pelestarian budaya lokal sebagai identitas dan karakter kota.

“Pemprov tidak asal melangkah. Semua melewati proses panjang, termasuk arah yang ditetapkan dalam UU DKJ,” jelas KH Lutfi.

Dalam konteks perubahan besar itu, Forum Betawi Rempug (FBR) tampil sebagai ormas Betawi pertama yang membaca arah kebijakan baru Jakarta. Jauh sebelum gagasan kota global berbudaya menjadi tema resmi pemerintah, FBR telah mendorong pembentukan lembaga adat sebagai amanat undang-undang untuk menjaga identitas Betawi di tengah arus modernisasi.

Bahkan ketika undang-undang masih dalam tahap rancangan, KH Lutfi bersama para pemikir muda Betawi melakukan roadshow melalui Kaukus Muda Betawi, berkeliling menemui fraksi-fraksi di DPR RI agar frasa “lembaga adat” masuk dalam UU DKJ.

“Alhamdulillah, perjuangan itu akhirnya diakomodir pemerintah pusat dan legislatif,” ungkapnya.

Dorongan tersebut kemudian melahirkan Lembaga Adat Masyarakat Betawi (LAM Betawi) — wadah penjaga nilai, moral, dan budaya Betawi, sekaligus poros bagi seluruh instrumen pelestarian kebudayaan lokal.

KH Lutfi menilai, menjadi kota global menuntut daya saing tinggi, namun tanpa budaya, pembangunan akan kehilangan arah. Karena itu, ia mengapresiasi komitmen kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno yang menandatangani fakta integritas bersama masyarakat Betawi, sebagai bentuk jaminan bahwa pembangunan Jakarta tidak akan meninggalkan nilai-nilai lokalnya.

KH Lutfi menyebut, Jakarta kini memasuki miqot baru, titik balik sejarah menuju peran global yang berakar pada kearifan lokal. Menurutnya, kesadaran masyarakat Betawi sendiri menjadi bagian penting dari perjalanan ini menuju masa depan Betawi.

“Ini bukan hanya tugas gubernur, tapi milik kita bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap visi tersebut tidak berhenti di masa kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. Pemimpin berikutnya, kata dia, perlu melanjutkan arah yang sama: menjadi global tanpa kehilangan akar. ***

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Difasilitasi Mobil Mewah Pakai Dana Umat

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Kyai Lutfi Hakim turut angkat bicara terkait komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta diguyur Innova Zenix. “Seharusnya, dana atau cuan pembelian 5 unit Innova Zenix itu dikembalikan ke umat. Karena itu bersumber dari dana umat Islam,” ujar Kyai Lutfi Hakim yang merupakan Imam Besar FBR ini, Kamis (17/7/2025). Dijelaskannya, tidak ada aturan ataupun hak bagi para Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta untuk mempergunakan dana umat untuk mendapatkan fasiltas wah, apalagi kepentingan pribadi. “Mestinya dibelikan untuk yang bermanfaat bagi umat, misalnya membeli ambulance, membiayai fasilitas kesehatan atau pendidikan dan lain - lain, tidak untuk fasilitas komisioner,” tegasnya. Dikabarkan, lima komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sedang dilanda isu tidak sedap, yakni dugaan skandal gratifikasi berupa lima unit Toyota Innova Zenix. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat publik, tokoh, aktivis dan penggiat Ibu Ko...

Merawat Budaya, Membangun Harmonisasi Bangsa

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Judul tulisan ini diambil dari tema Milad ke 24 (dua puluh empat) tahun Forum Betawi Rempug (FBR), sebuah organisasi massa berbasis kearifan lokal yang lahir dari rahim kebudayaan dan identitas Betawi. Tema ini menjadi penting, bukan saja sebatas cermin, tapi sikap kesungguhan dan tanggung jawab FBR sebagai ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan budaya Bangsa di kota Jakarta dan sekitarnya. Manakala membangun kesepahaman bersama dengan Pramono Anung- Rano Karno pada Pilkada Jakarta tahun 2024, FBR perlu kembali mendorong terealisasinya kesepahaman bersama dalam bentuk regulasi baik Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) baik Lembaga Adat Masyarakat Betawi dan Pemajuan Kebudayaan Betawi. Terlepas dari kesepahaman yang dibangun, guna mewujudkan ketahanan budaya di Jakarta, dibutuhkan konsistensi perjuangan atas termaktubnya kedaulatan budaya Betawi dalam Pasal 31 UU DKJ yang lahir dari sebuah kesadaran identitas budaya yang jelas di...