1. Pasal 156(a) KUHP: Penistaan Agama Adalah Pelanggaran Hukum
Dalam Pasal 156(a) KUHP, jelas disebutkan bahwa tindakan menistakan atau melecehkan agama adalah tindakan yang melawan hukum di Indonesia. Penggunaan narasi atau analogi yang merujuk pada tokoh suci dalam agama, terutama dalam cara yang menyinggung atau melemahkan kedudukan mereka, memenuhi unsur dari pasal ini.
Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat dihormati oleh umat Islam, dan beliau bukanlah bagian dari perumpamaan sehari-hari. Terlebih lagi, akidah bukan bahan yang bisa dipakai untuk menarik simpati publik atau membuat jenaka.
2. Kesucian Akidah: Bukan Bahan Analog yang Sembarangan
Agama Islam menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya adalah sosok yang mulia. Dalam hadits diriwayatkan bahwa beliau pernah bersabda, “Barang siapa menghina para nabi, maka hukuman baginya adalah apa yang Allah kehendaki”. Dalam konteks agama, mempermainkan simbol atau nilai sakral adalah tindakan yang jauh dari sikap bertaqwa.
Allah berfirman dalam Al-Qur’an, surah Al-Hujurat ayat 12: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?” Namun, ayat ini tak boleh menjadi tameng bagi mereka yang bersalah, apalagi menghalangi proses hukum terhadap penistaan.
3. Permintaan Maaf Bukan Pembenaran, tapi Pengakuan Salah
Tindakan Suswono yang meminta maaf harus dilihat sebagai pengakuan atas kekeliruannya. Permintaan maaf tidak menghapus dampak yang sudah ditimbulkan, terlebih dalam hal yang menyentuh simbol-simbol keagamaan. Maaf bukanlah alasan untuk mengabaikan langkah-langkah hukum, apalagi ketika akidah yang dipertaruhkan.
4. Menghadirkan Narasi yang Lurus: Jangan Permainkan Kepercayaan
Dalam konteks Pilkada atau kepentingan politik lainnya, tidak sepatutnya tokoh agama atau simbol akidah dipakai untuk menarik suara. Ada batas-batas etika dan keimanan yang harus dihormati. Jika seorang tokoh politik merasa bebas mengucapkan pernyataan yang ambigu atau menyinggung, apa yang diharapkan dari kualitas kepemimpinannya di masa depan? Agama dan kepercayaan adalah hal yang sakral dan bukan untuk dimainkan.
5. Penegakan Hukum: “Penjara” adalah Pilihan yang Tepat untuk yang Menista Agama
Dalam negara hukum, yang merasa berwibawa atau berkedudukan tinggi bukan berarti di atas hukum. Jika seseorang melanggar batas etika publik dan menyentuh ranah akidah umat, maka “penjara” adalah tempat yang tepat sebagai efek jera. Dalam hal ini, Suswono harus diingatkan bahwa posisinya sebagai figur publik mengharuskan dia berhati-hati dalam berbicara, terlebih menyangkut hal yang sangat sensitif. Jangan biarkan panggung politik menjadi arena untuk pembodohan umat.
6. Refleksi untuk Pemimpin dan Publik: Berhenti dari Perilaku yang Menghinakan
Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang ia pimpin”. Pemimpin, terutama yang berlatar belakang Muslim, harus menjaga ucapannya agar tidak menyakiti keimanan umat. Perkataan seorang pemimpin mencerminkan integritasnya, dan Suswono sudah seharusnya berintrospeksi atas tindakannya yang dianggap merendahkan kepercayaan umat.
Kesimpulan: Tegakkan Keadilan dan Hormati Akidah
Umat berhak mendapatkan perlindungan dari setiap narasi yang berpotensi melecehkan nilai agama. Tidak ada tempat bagi penistaan dalam panggung politik, dan tidak ada ruang bagi akidah untuk dijadikan alat. Saatnya hukum ditegakkan dengan tegas agar kasus serupa tidak terulang. Bagi mereka yang berani mempermainkan nilai agama, penjara adalah konsekuensi yang tepat.
David Darmawan,
Ketua Umum Betawi Bangkit & Rais Laskar Suku Betawi
Jakarta 30 Oktober 2024
27 Rabiul akhir 1446 H
Komentar
Posting Komentar