Langsung ke konten utama

Tujuh Rekomendasi Hasil Lokakarya Kebudayaan MUI Jakarta

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Lokakarya kebudayaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta mengeluarkan tujuh rekomendasi tentang peta jalan (roadmap) kebudayaan kepada seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat luas. Lokakarya diadakan pada Selasa-Rabu (30-31/7).

Ketua Seni dan Budaya MUI Jakarta, KH Lutfi Hakim, mengatakan, rekomendasi ini terbit karena Jakarta memiliki berbagai pekerjaan rumah (PR) guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Apalagi, Jakarta dicanangkan menjadi kota global seiring lepasnya status ibu kota negara (IKN).

"Jakarta juga punya kekayaan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk kebudayaan, tentu kebudayaan Betawi. Oleh karena itu, peta jalan ulama dan kebudayaan merupakan dua nilai yang diibaratkan dua sisi mata uang, satu sisi tidak bisa saling meninggalkan, baik nilai agama dan nilai budaya, karena masyarakat Betawi adalah masyarakat religius, yang terintegrasikan dalam kebudayaan Betawi," tuturnya.

Rekomendasi pertama, MUI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat selalu menjaga persatuan dan kesatuan, kenyamanan, dan keteduhan dalam menyikapi perubahan status Jakarta.

Kedua, mengintruksikan optimalisasi dan maksimalisasi struktur MUI Jakarta hingga tingkat kecamatan untuk melakukan penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan keumatan. 

"Ketiga, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jakarta bersama masyarakat akan berperan aktif menjaga dan mengawal nilai-nilai agama dan kebudayaan selama proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah dan peratutan lainnya diamanahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2024," katanya.

Kemudian, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta bersama DPRD Jakarta agar melibatkan ulama untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dalam setiap kebijakan dan peraturan yang akan diterbitkan sehingga tidak menjadi kota sekuler.

Kelima, Pemda dan DPRD Jakarta didorong melibatkan ulama, pelaku budaya, dan ormas kebetawian dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan dan Ranperda Lembaga Adat Masyarakat Betawi. 

"Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jakarta juga meminta pengembangan budaya yang dilakukan agar memperhatikan budaya lain tanpa mengenyampingkan nilai-nilai keagamaan di Jakarta," ucap Lutfi, yang juga Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR).

"Terakhir, dalam menyikapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jakarta mengajak masyarakat yang sudah memiliki hak politik agar menggunakan suaranya dan turut menjaga situasi agar Jakarta tetap aman dan damai tanpa mengabaikan sikap demokratis, jujur,dan adil demi Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Ketua Umum FBR Imbau Warga Jaga Kondusifitas Jakarta di Tengah Aksi Demo

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta – Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim, mengimbau masyarakat Betawi, khususnya anggota FBR, untuk menjaga kondusifitas Jakarta menyusul aksi unjuk rasa yang belakangan menyerukan pembubaran DPR. Menurut KH Lutfi, perbedaan pendapat politik adalah hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi, namun jangan sampai menimbulkan kerusuhan yang merugikan masyarakat luas. Ia menegaskan, Jakarta sebagai Ibu Kota harus tetap aman dan damai. “Kami minta seluruh masyarakat Betawi, terutama anggota FBR, untuk tidak mudah terprovokasi. Jakarta ini rumah kita bersama, jangan dirusak hanya karena perbedaan pandangan. Tugas kita menjaga keamanan, bukan menambah keributan,” ujar KH Lutfi Hakim dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Selain itu, FBR juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum agar tidak menjadi korban aksi unjuk rasa. Kerusakan fasilitas, kata KH Lutfi, justru akan membebani masyarakat sendiri. “Aspirasi sila...

Fraksi PKB Jakarta dan Kaukus Muda Betawi Bahas Revisi Perda Budaya Betawi

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Upaya Kaukus Muda Betawi (KMB) dalam mendorong revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi mendapat angin segar. Usni, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat dukungan bahkan Fraksi PKB Jakarta dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB akan membersamai Kaukus Muda Betawi, M. Fuadi Luthfi selaku Ketua Fraksi PKB DKI Jakarta, akan menginisiasi pembahasan revisi perda tersebut saat audiensi di Gedung DPRD DKI Jakarta (7/8/2025).  “Alhamdulillah, kami telah menyampaikan rancangan usulan untuk revisi perda dan mendapat respon positif dari Ketua Fraksi PKB, M. Fuadi Luthfi, sekretaris Fraksi Yusuf, S.I.Kom, Bapak Heri Kuswanto Anggota Fraksi PKB dan Bapak Sutikno. M. Fuadi Luthfi, menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses inisiasi revisi perda ini di DPRD,” dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Menurut Usni, revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 menjadi krusial karena sejumlah alasan mendasar. Salah satunya adalah ...