PWNU Jakarta Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Pasca Pemungutan Suara

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Pasca diselenggarakannya pemungutan suara dalam Pemilu 2024 pada hari Rabu (14/2), Katib Syuriah PWNU Jakarta, KH Lukman Hakim mengajak kepada segenap masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam kondusifitas situasi kamtibmas yang merugikan masyarakat.

Kyai Lukman Hakim, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid Jakarta, mengatakan bahwa meski hasil Quick Count (hitung cepat) versi lembaga survei sudah dirilis, namun perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum diumumkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada pendukung masing-masing Paslon untuk menyikapinya dengan kepala dingin, terutama untuk pendukung Paslon yang dinyatakan menang versi Quick Count agar tidak euforia sehingga memancing emosi pendukung Paslon yang lain.

“Saya mengajak masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif, aman dan damai. Jangan lagi saling menghujat dan mengumbar kata-kata yang dapat memperkeruh suasana di masyarakat. Kita tunggu pengumuman resmi dari KPU dengan sabar dan doa.” Pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut. "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Difasilitasi Mobil Mewah Pakai Dana Umat

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Kyai Lutfi Hakim turut angkat bicara terkait komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta diguyur Innova Zenix. “Seharusnya, dana atau cuan pembelian 5 unit Innova Zenix itu dikembalikan ke umat. Karena itu bersumber dari dana umat Islam,” ujar Kyai Lutfi Hakim yang merupakan Imam Besar FBR ini, Kamis (17/7/2025). Dijelaskannya, tidak ada aturan ataupun hak bagi para Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta untuk mempergunakan dana umat untuk mendapatkan fasiltas wah, apalagi kepentingan pribadi. “Mestinya dibelikan untuk yang bermanfaat bagi umat, misalnya membeli ambulance, membiayai fasilitas kesehatan atau pendidikan dan lain - lain, tidak untuk fasilitas komisioner,” tegasnya. Dikabarkan, lima komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sedang dilanda isu tidak sedap, yakni dugaan skandal gratifikasi berupa lima unit Toyota Innova Zenix. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat publik, tokoh, aktivis dan penggiat Ibu Ko...

Merawat Budaya, Membangun Harmonisasi Bangsa

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Judul tulisan ini diambil dari tema Milad ke 24 (dua puluh empat) tahun Forum Betawi Rempug (FBR), sebuah organisasi massa berbasis kearifan lokal yang lahir dari rahim kebudayaan dan identitas Betawi. Tema ini menjadi penting, bukan saja sebatas cermin, tapi sikap kesungguhan dan tanggung jawab FBR sebagai ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan budaya Bangsa di kota Jakarta dan sekitarnya. Manakala membangun kesepahaman bersama dengan Pramono Anung- Rano Karno pada Pilkada Jakarta tahun 2024, FBR perlu kembali mendorong terealisasinya kesepahaman bersama dalam bentuk regulasi baik Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) baik Lembaga Adat Masyarakat Betawi dan Pemajuan Kebudayaan Betawi. Terlepas dari kesepahaman yang dibangun, guna mewujudkan ketahanan budaya di Jakarta, dibutuhkan konsistensi perjuangan atas termaktubnya kedaulatan budaya Betawi dalam Pasal 31 UU DKJ yang lahir dari sebuah kesadaran identitas budaya yang jelas di...

GUBERNUR BERWENANG MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PERIHAL KELEMBAGAAN ADAT(Legalitas Kelembagaan; Legitimasi Sosial)

Oleh: Mohammad Hisyam Rafsanjani SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, PERTAMA, Perihal Legalitas Kelembagaan Mekanisme Ketatanegaraan pada pokoknya diimplementasikan melalui Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (good governance) berdasarkan Kewenangan, Prosedur, dan Substansi. Gubernur dideskripsikan sebagai Pejabat Administratif Pemerintahan dalam Pemerintahan Daerah yang mewakili Pemerintahan Pusat. Sumber Kewenangan yang melekat pada Pejabat Administratif Pemerintahan diantaranya bersumber dari Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Kewenangan Gubernur menerbitkan Pergub Kelembagaan Adat bersumber dari Kewenangan Delegasi dan/atau dapat disebut sebagai Diskresi (freies ermessen) yang terukur berdasar AUPB, yakni diantaranya bersumber berdasarkan UU DKI Jakarta, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan, UU Cipta Kerja, Permendagri, dll. Sementara itu, struktur ketatanegaraan Kelembagaan Adat yang dibentuk melalui Pergub berbeda dengan Kelembagaa...

Cari Blog Ini