Dewan Pers Nyatakan, Perusahaan Pers Tidak Perlu Verifikasi Selama Masih Berbadan Hukum Perusahaan Pers

Suarakaumbetawi.com Jakarta, - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan dengan tegas, bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi Media menjadi syarat kerja sama dengan pemerintah kota atau daerah, institusi Polri- TNI selama positif bekerja sama sesuai tupoksinya.

Dewan Pers dalam hal tersebut, tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak pernah permasalahkan media belum terverifikasi atau terfaktual, selama media itu telah berbadan hukum PT khususnya Pers dan ada penanggung jawab serta selama kantor jelas dan profesional.

Muhammad Nuh sebagai Ketua Dewan Pers menyampaikan pernyataan kepada media dalam diskusi pada beberapa Pimpinan Media Cetak, Elektronik maupun siber/Media Online di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, Kamis lalu. M.Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan pemerintah kota atau daerah, institusi Polri-TNI harus yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.

Kemudian Dewan Pers tidak pernah melarang atau meminta Pemerintah Kota atau Daerah, Institusi Polri- TNI untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers, asal sudah berbadan hukum PT khusus Pers silakan,, sesuai UU Pers Nomor. 40 Tahun 1999,” tegas M. Nuh,Kamis lalu.

Seirama dengan itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch, “tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, Institusi Polri -TNI meski media tersebut
belum terverifikasi Dewan Pers selama
media tersebut telah berbadan hukum,” itu sah-sah saja.

Lanjutnya Hendry, juga menyebutkan, “Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi, Tutupnya.(Red)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...

Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Difasilitasi Mobil Mewah Pakai Dana Umat

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Kyai Lutfi Hakim turut angkat bicara terkait komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta diguyur Innova Zenix. “Seharusnya, dana atau cuan pembelian 5 unit Innova Zenix itu dikembalikan ke umat. Karena itu bersumber dari dana umat Islam,” ujar Kyai Lutfi Hakim yang merupakan Imam Besar FBR ini, Kamis (17/7/2025). Dijelaskannya, tidak ada aturan ataupun hak bagi para Komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta untuk mempergunakan dana umat untuk mendapatkan fasiltas wah, apalagi kepentingan pribadi. “Mestinya dibelikan untuk yang bermanfaat bagi umat, misalnya membeli ambulance, membiayai fasilitas kesehatan atau pendidikan dan lain - lain, tidak untuk fasilitas komisioner,” tegasnya. Dikabarkan, lima komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sedang dilanda isu tidak sedap, yakni dugaan skandal gratifikasi berupa lima unit Toyota Innova Zenix. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat publik, tokoh, aktivis dan penggiat Ibu Ko...

Kaukus Muda Betawi Usulkan Revisi Perda Pelestarian Budaya Betawi

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Penasihat Kaukus Muda Betawi KH Luthfi Hakim mengemukakan, terdapat tiga poin utama yang akan diusulkan masuk dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Di antaranya terkait kemajuan kebudayaan, lembaga adat, dan dana abadi kebudayaan. “Kita mengusulkan hanya tiga pasal untuk revisi Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi. Pertama adanya lembaga yang khusus melindungi Budaya Betawi yang mengatur keseluruhan Betawi dari semua aspek,” kata Luthfi di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025). Ia menjelaskan, lembaga adat yang dimaksud yakni gabungan dari seluruh elemen organisasi Betawi. Mulai dari perwakilan majelis taklim, pondok pesantren, akademisi, hingga pegiat budaya. “Selama ini, Jakarta belum pernah ada lembaga adat. Maka ormas kebudayaan boleh banyak, tapi lembaga adat cukup satu. Kami berharap lembaga adat ini segera terbentuk,” ujar Luthfi. Terkait dana abadi kebudayaan...

Cari Blog Ini