Langsung ke konten utama

PWNU Jakarta Ingatkan Negara Tak Ambil Alih Dana Umat Lewat LPDU

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, mengkritisi rencana Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang ditargetkan menghimpun dana hingga Rp1.000 triliun per tahun.

KH Lutfi Hakim mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945.

“Negara tetap memiliki kewajiban utama memelihara fakir miskin. Jangan sampai dana umat dijadikan substitusi atas tanggung jawab tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin 6 April 2026.

Ia menegaskan bahwa dana umat seperti zakat, infak, dan wakaf merupakan instrumen keagamaan yang selama ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat berbasis kepercayaan.

“Pengelolaannya harus dijaga tetap amanah dan dekat dengan masyarakat, bukan ditarik ke dalam struktur birokrasi yang berpotensi memperpanjang rantai distribusi,” katanya.

Menurutnya, pendekatan yang menjadikan dana umat sebagai objek optimalisasi negara berisiko menimbulkan ketergantungan baru sekaligus memperlebar ruang birokrasi.

Wakil Ketua MUI DKI Jakarta ini, juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan dana umat tidak justru membebani sistem dengan struktur baru yang tidak efisien.

Selain itu, KH Lutfi Hakim mengingatkan agar orientasi kebijakan tetap berpihak pada masyarakat kecil.

“Fokus utama harus pada efektivitas penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan pada pembangunan simbolik,” ujarnya.

Menurutnya, ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan organisasi keagamaan serta memastikan pengelolaan dana umat tetap berbasis partisipasi masyarakat.

“Negara harus hadir sebagai penguat, bukan mengambil alih peran yang sudah berjalan di tengah masyarakat,” tandasnya.

Kementerian Agama sebelumnya mewacanakan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi dana keagamaan masyarakat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut potensi dana umat sebagai “raksasa tidur” yang dapat dihimpun hingga mencapai Rp1.000 triliun per tahun dan dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan.

LPDU direncanakan akan mengelola berbagai sumber dana keagamaan, tidak hanya zakat, tetapi juga infak, sedekah, wakaf, fidyah, kifarat, hingga dana keagamaan lainnya lintas agama.

Dalam pelaksanaannya, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan perwakilan berbagai agama di Indonesia, termasuk Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan gedung pusat LPDU setinggi 40 lantai di kawasan pusat Jakarta sebagai kantor pengelolaan dana umat secara terintegrasi. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...
1 komentar
Read more »

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...
1 komentar
Read more »

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...
1 komentar
Read more »