Langsung ke konten utama

Pembentukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi Didukung Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara

SUARAKAUMBETAWI | Jawa Timur, 26 Juni 2025 — Dukungan atas terbentuknya Lembaga Adat Masyarakat Betawi makin terus mengalir. Salah satunya berasal dari Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara di Jawa Timur.

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Bendahara Majelis Cendekiawan Nusantara Provinsi Jawa Timur, Yuliana Riama, SE,

“Sebagai bagian dari bangsa yang kaya akan warisan leluhur, sudah seharusnya setiap suku dan etnis di Nusantara memiliki wadah adat yang sah dan terstruktur, termasuk masyarakat Betawi. Lembaga adat ini penting untuk menjaga kearifan lokal agar tidak hilang ditelan zaman,” ujar Yuliana Riama dalam keterangannya.

Menurutnya, keberadaan lembaga adat bukan hanya simbolik, tetapi juga fungsional dalam menjaga nilai-nilai tradisional, menyelesaikan konflik secara kultural, dan menjadi rujukan dalam pembangunan yang berbasis kearifan lokal.

“Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara melihat pembentukan lembaga adat masyarakat Betawi sebagai langkah strategis. Kami siap mendukung dari sisi pemikiran, kajian budaya, maupun kolaborasi lintas daerah,” tambah Yuliana.

Ia juga menekankan bahwa lembaga adat harus diberi ruang dalam tatanan sosial dan pemerintahan, sehingga bisa berperan aktif dalam pendidikan budaya bagi generasi muda.

Pembentukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi ini digagas oleh sejumlah tokoh budaya dan adat Betawi, salah satunya Kyai Luthfi Hakim dan  Kaukus Muda Betawi. Ia menilai perlu adanya penguatan struktur adat dalam menghadapi tantangan globalisasi dan urbanisasi di Jakarta.

Dukungan dari Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara diharapkan menjadi semangat tambahan bagi Pemerintah DKI Jakarta agar mengambil langkah yang cepat dan tepat guna mewujudkan Jakarta sebagai kota Global dan Berbudaya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENYONGSONG 24 TAHUN FBR: DARI TUDUHAN NORAK DAN PENUH ANCAMAN, MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARKAUMBETAWI | JAKARTA,- Salam rempug, dua puluh empat tahun sudah Forum Betawi Rempug (FBR) hadir di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah organisasi massa yang lahir dari semangat kebudayaan, identitas, dan solidaritas msayarakat Betawi. Meski tak luput dari kritik, kontroversi, bahkan upaya pembubaran, FBR tetap bertahan—terus tumbuh dan meluas hingga ke luar wilayah Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi lintas batas dalam barisan kerempugan. Di saat banyak ormas dituding meniru gaya militer atau menampilkan wajah represif, FBR memilih jalur berbeda: jalur budaya dan kedaerahan. Gaya khas lokal Betawi dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaannya, yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru menjadi ciri khas yang membedakan FBR dari organisasi lain. Gaya ini pula yang menjadikannya dekat dengan rakyat, bukan dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan FBR memang tidak selalu mulus. Ada masa ketika cit...

Ketum FBR Serukan Geruduk Trans7 dan Tuntut Permohonan Maaf

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA – Media sosial kembali diramaikan dengan tagar #BoikotTrans7, yang mendadak viral pada Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Tagar tersebut muncul menyusul tayangan program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap menyinggung kehidupan di salah satu pondok pesantren ternama, Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Potongan video dari acara itu dinilai provokatif dan menuai kecaman dari warganet, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren. Tayangan tersebut dianggap bersifat stereotip, agitatif, dan berpotensi merusak citra ulama tradisional. Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menyesalkan tayangan tersebut.  "Tidak hanya membahayakan citra seorang ulama tradisional, tetapi juga melecehkan kehidupan pesantren di Indonesia. Nilai-nilai Aswaja yang menekankan tazim dan adab terhadap ulama harus dihormati," ujar Lutfi Hakim dalam keterangan resminya, Selasa 14 Oktober 2025. Menurutnya, media massa memiliki tanggung j...

Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, – Upaya aparat keamanan dalam menertibkan premanisme jalanan di berbagai sudut Jakarta mendapat apresiasi publik. Ketertiban memang bagian dari hak dasar warga negara. Pasar yang bersih dari pungli, terminal yang aman dari ancaman geng lokal, dan ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kota yang beradab. Namun, ketika aparat dengan sigap menangkap pelaku pungli di pasar, menyisir kawasan rawan, dan menertibkan lapak-lapak liar, muncul satu pertanyaan tajam dari benak masyarakat: mengapa negara terlihat begitu tegas kepada preman kecil di jalanan, namun begitu pelan—bahkan gamang—dalam menghadapi premanisme berdasi yang merampok uang negara secara sistemik? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Di tengah publikasi besar-besaran mengenai razia preman jalanan, masyarakat justru melihat bayang-bayang lain yang tak kalah menyeramkan: korupsi berjamaah di balik proyek-proyek negara, kartel tambang, permainan anggaran sos...